Pandemik Sumbang Kenaikan Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Tren kasus kekerasan dan pelecehan yang terjadi di masyarakat mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Lonjakan kasus berada pada angka 25 persen -33 persen, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara.

Pandemik COVID-19 turut menyumbang kenaikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini disebabkan oleh peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga menurunkan tingkat pendapatan baik dari suami maupun istri.

"Saya senang peserta yang hadir dalam dialog hari ini seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan equality," katanya.

Ida menjelaskan, tantangan perempuan di dunia kerja adalah kurangnya keterwakilan perempuan, baik di tingkat manajemen maupun di serikat pekerja. Jabatan politik dan jabatan strategis banyak didominasi oleh laki-laki.

"Saat ini untuk jabatan strategis seperti anggota dewan baru mencapai angka 20 persen. Harusnya porsi perempuan berada di angka 30 persen untuk menyuarakan aspirasinya," kata Ida.

Untuk meningkatkan pelindungan bagi pekerja perempuan, khususnya pencegahan kekerasan, pelecehan seksual dan diskriminasi di tempat kerja, Kemnaker RI telah melakukan sejumlah upaya.

Seperti, bimbingan teknis kepada manajemen perusahaan.
Kemudian membangun komitmen perusahaan melalui Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta integrasi dan koordinasi lintas sektoral dalam penegakan hukum. Pihaknya juga menyediakan aturan yang lebih spesifik terhadap penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi menyampaikan, kerja sama antara pemerintah daerah NTB dengan perusahaan berjalan dengan baik. Salah satu indikatornya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTB mengalami penurunan.

Berdasarkan data BPS, TPT Agustus 2021 sebesar 3,01 persen, turun 1,21 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Jumlah pengangguran pada bulan Agustus 2021 sebanyak 82.500 menurun dibandingkan bulan Agustus 2020 yang berjumlah 109.000.

Lebih lanjut, Aryadi menjelaskan upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran adalah dengan memaksimalkan potensi Mandalika dan program industrialisasi. Program industrialisasi untuk memberikan nilai tambah ekonomi pada bahan baku yang melimpah, kemudian dijual dengan harga yang kompetitif dalam bentuk produk olahan.

"Adanya program industrialisasi diharapkan dapat mendorong produksi UMKM sehingga pada ujungnya dapat menyerap tenaga kerja," jelas Aryadi.

Aryadi juga menyampaikan pihaknya saat ini tengah menyiapkan SDM lokal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KEK Mandalika dan industri smelter. Pemda bekerja sama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.