2. Apa yang diharapkan dari Bupati dan Wali Kota?

Produk olahan sampah di NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Harus ada keberpihakan dari sisi regulasi dan hal-hal lain yang mendukung pengelolaan sampah ini. Butuh komitmen Bupati dan Wali Kota se-NTB. Kalau pimpinannya komitmen, saya pikir akan jalan program zero waste ini.

Dan ini tidak terlalu menganggarkan dana yang besar juga. Yang penting keinginan dan kemauan kepala daerah. Karena ini dari kesadaran, apalagi di sekolah-sekolah. Kalau kepala sekolah juga punya komitmen, otomatis cepat penanganan sampah ini.

Sekarang yang bergerak SMA/SMK, sekolah tertentu yang memang kepala sekolahnya punya kesadaran untuk program zero waste dan merasakan dampak dari pengelolaan sampah. Karena sampah ini bukan jadi masalah tapi membawa berkah.

3. Bagaimana dengan masyarakat, apakah sudah menyadari pentingnya zero waste?

Untuk di NTB karena ini program yang baru muncul, jadi untuk kegiatan zero waste di NTB ini cukup optimis kita lihat. Karena sebagian dari masyarakat kita sudah menyadari tentang pentingnya zero waste.

Apalagi, dengan gerakan pilah sampah dari rumah. Tentunya ini sangat mendukung program zero waste di NTB. Gerakan ini harus terus digalakkan dan disoaialisasikan.
Karena memang membangun kesadaran ini tidak sederhana. Tetapi harus terus menerus dan kontinu. Kalau ini bisa, saya pikir program zero waste dapat mengurangi sampah di NTB.

4. Apakah mulai terlihat pengurangan sampah setelah program ini berjalan 4 tahun?

Sejauh ini sudah terlihat dan mulai dirasakan untuk pengurangan sampah. Tentunya di tingkat pengurangan karena ada persentase. Paling tinggi pengurangan sampah itu di Kota Mataram.

Sedangkan di kabupaten/kota yang lain masih di bawah Kita Mataram kurang lebih 13,8 persen pengurangan sampah di NTB. Artinya, harus ada kontribusi bersama dan kemauan Pemda kabupaten/kota secara bersama-sama untuk bisa melakukan pengurangan sampah ini dengan terus mengadakan sosialisasi.

Baca Juga: [WANSUS] Proyek Kereta Gantung Rinjani, Ada Ancaman Perambahan Hutan

5. Apa kendala mewujudkan NTB Zero Waste?

Gunung sampah yang ada di TPAR Kebon Kongok (IDN Times/Linggauni)

Kalau kita lihat di lapangan, kita butuh sosialisasi dan gerakan secara masif di tengah masyarakat. Ini harus terus disuarakan. Kita ingin keterlibatan semua pihak dalam rangka membangun kesadaran dan itu harus dibantu regulasi dari pemerintah daerah untuk terus menekan pengurangan sampah.

Sedangkan kita lihat dalam pelaksanaan event-event, masih banyak kurangnya sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Seperti agak acuh dalam pengelolaan sampah.

Ini harus terus dikawal dan diingatkan, bahwa semua event harus berbasis zero waste. Bukan hanya program zero waste populer saja tapi harus menjadi tanggung jawab kita bersama menjaga lingkungan kita untuk lebih baik ke depannya.

6. Sungai-sungai di Kota Mataram dan Lombok Barat tercemar Mikroplastik. Apa yang seharusnya dilakukan?

Kemarin kita ada pertemuan di Denmark terkait pengelolaan sampah plastik. Kita dapat informasi juga dari Kota Mataram, terkait sungai yang tercemar mikroplastik.

Kami dari komunitas mengusulkan supaya pengurangan sampah di sungai itu dibentuk satgas khusus untuk penanganan sampah yang terbuang ke sungai. Perlu ada Satgas Zero Waste untuk mencegah pencemaran sungai.

Kemarin kita sempat membahasakan di acara 4 tahun program zero waste di NTB. Mudah-mudahan ada tindaklanjutnya, karena memang sungai kita cukup banyak dan butuh perhatian serta dilibatkan warga sekitar sungai ikut peduli.

Kalau warga di wilayah-wilayah pinggiran sungai yang dilibatkan, ada regulasi Pemda setempat, maka itu bisa lebih mudah untuk mengurangi pembuangan sampah ke sungai.

Baca Juga: Gawat! Sungai di Daerah Tercemar Mikroplastik, Pemda Ngapain Saja?

7. Adakah yang bisa dijadikan contoh penanganan sampah sungai?

Sungai Jangkuk Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Terakhir kemarin dengan Denmark untuk pengelolaan sampah sungai. Tapi untuk negara-negara itu lebih banyak mengandalkan teknologi. Kalau kita masih konvensional, teknologi belum ada kelihatan.

Justru kami mengusulkan teknologi pemusnahan residu sampah dari Perbanusa Pusat ada alat kapasitas rumah tangga. Jadi bisa mengolah sampah sampai habis di rumah tangga.

Skala RT dan skala lingkungan juga bisa. Itu yang belum masuk di sini (NTB) dan kemarin kita belum bisa membawa alat itu karena ada di Pulau Jawa. Mudah-mudahan ke depan, supaya lebih cepat penanganan residu sampah ini, bisa menggunakan alat.

Karena kalau sekarang masih secara konvensional, seperti diolah menjadi pupuk alami, eco brick, masih konvensional semua. Alat pengolahan sampah kita tak seperti negara lain.

8. Apa catatan Perbanusa terkait pelaksanaan program NTB Zero Waste yang sudah memasuki tahun kelima?

Kita berharap karena sudah mulai terbangun kesadaran masyarakat, kita bersinergi tanpa melihat kepentingan ini dan itu. Karena masalah lingkungan ini adalah warisan untuk generasi yang akan datang, membangun peradaban dan lingkungan yang baik untuk lingkungan kita.

Harapan kita dari komunitas, mari bersama-sama untuk mengolah dan memilah sampah sendiri dengan memperbanyak bank-bank sampah di lingkungan masing-masing. Kalau tak bisa mengolah sendiri, kita serahkan ke bank sampah yang ada di sekitar kita.

Ke depan, larangan membuang sampah tercampur ke TPA perlu ketegasan. Tapi untuk awal bisa dilakukan bertahap dari sosialisasi dan membangun kesadaran jauh lebih penting. Ke depan, perlu ada aturan dan sanksi melalui regulasi yang bisa dirumuskan bersama.

Baca Juga: Biskuit Bantuan Kemenkes untuk Balita di Lombok Timur Berjamur