Wagub NTB: Pabrik Bata Plastik Pertama di Asia Pasifik Beroperasi Juni
Sekolah Dasar yang dibangun dari sampah plastik di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Wakil Gubernur (Wagub) NTB Sitti Rohmi Djalilah menerima kunjungan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, Diaz Hendropriyono pada Senin (15/5/2023). Dalam pertemuan tersebut khusus membicarakan tentang masalah lingkungan.
Di hadapan Stafsus Jokowi, Wagub Rohmi memaparkan bahwa pada bulan Juni mendatang, pabrik bata plastik pertama di Asia Pasifik sudah mulai beroperasi. Pabrik bata plastik dengan bahan baku sampah plastik tersebut dibangun di Kawasan Science and Technology Industrial Park (STIP) Banyumulek, Lombok Barat, NTB.
"Bagaimana concern kita tentang pengelolaan sampah, kita punya pabrik bata plastik Block Solutions akan commisioning bulan Juni," kata Wagub dikonfirmasi di Kantor DPRD NTB, Selasa (16/5/2023).
1. Pabrik RDF pengganti batu bara juga beroperasi Juni
Hasil tangkapan layar video pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif/RDF (Dok. Kemenko Marves)Selain itu, kata Rohmi, pabrik Refuse-Derived Fuel (RDF) yang merupakan bahan bakar pengganti batu bara untuk PLTU juga akan beroperasi di bulan Juni. Pabrik RDF dibangun di TPA Regional Kebon Kongok Lombok Barat.
Dijelaskan, Stafsus Jokowi itu datang ke NTB karena tertarik mengenai pencapaian target net zero emission (NZE) di NTB. Dari target 17 persen NZE sudah tercapai sebesar 20,44 persen. Menurut Wagub, Stafsus Jokowi juga penasaran dengan NTB yang berani menargetkan NZE pada 2050, sedangkan nasional pada 2060.
"Alhamdulillah saya diskusi banyak, beliau apresiasi apa yang kita lakukan di NTB. Karena tidak banyak provinsi yang melakukannya," ucap Rohmi.
Baca Juga: Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid Mengundurkan Diri dari Jabatannya
2. Bikin Pergub mengenai penggunaan mobil listrik
Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah/dok. Humas Pemprov NTBWagub juga menyampaikan komitmen NTB mengenai pengurangan emisi gas kaca. Dimana, Pemprov NTB sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas.
"Sehingga ke depan kalau ada pembelian mobil dinas, didahulukan mobil listrik yang memiliki spek untuk tujuan tersebut. Kecuali kalau memang tidak ada mobilnya untuk spek itu baru boleh menggunakan mobil lain," tuturnya.
3. Minta dukungan agar NTB jadi pilot project EBT
ilustrasi pembangkit listrik tenaga angin (pixabay.com/Boke9a)Wagub Rohmi berharap kepada pemerintah pusat supaya NTB dijadikan pilot project untuk pembangunan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya, investor yang tertarik mengembangkan EBT di NTB cukup banyak. Namun permasalahannya, energi listrik yang berasal dari pembangkit berbahan bakar batu bara surplus.
"Kita minta pemerintah atensi agar NTB jadi pilot project EBT. Kalau ada pilot project untuk pembangunan berorientasi hijau, jadikanlah NTB sebagai pilot project," harapnya.
Menurutnya perlu ada dukungan dari sisi regulasi sehingga investor yang mau membangun EBT cepat masuk. Karena sudah ada investor yang tertarik membangun pembangkit listrik tenaga angin dan mereka sudah melakukan studi kelayakan.
"Tapi listriknya dipakai buat apa kalau masih surplus dari batu bara. Bagaimana pembangkit listrik bahannbakar batu bara bisa cepat diganti," kata orang nomor dua di NTB ini.
Baca Juga: Proyek Kereta Gantung Rinjani Masih Berkutat pada Penyusunan Amdal
