Siswa Baru SMA/SMK Negeri Membeludak, NTB Ajukan Penambahan Rombel
Ilustrasi siswa SMA. (IDN Times/Sukma Sakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Siswa baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK Negeri di NTB tahun 2023 membeludak. Dinaa Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mencatat jumlah siswa baru pada PPDB 2023 sebanyak 51.000 orang.
Membeludaknya jumlah siswa baru tak sebanding dengan ketersediaan ruangan kelas terutama di daerah perkotaan. Untuk itu, Pemprov NTB melalui Dinas Dikbud telah mengajukan penambahan rombongan belajar (rombel) ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Dari Kemendikbudristek, kita mengajukan tambahan rombel, itu direspons. Karena kondisi angkatan tahun ini cukup tinggi mencapai 51.000 siswa baru SMA dan SMK Negeri. Sementara tahun lalu sekitar 47.000 siswa baru," ungkap Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan dikonfirmasi di Mataram, Jumat (18/8/2023).
1. Sekolah favorit di perkotaan ajukan penambahan rombel
Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan. (IDN Times/Muhammad Nasir)Dari 51.000 siswa baru SMA/SMK Negeri pada PPDB 2023, kata Aidy, sebanyak 17.000 merupakan siswa SMK, sedangkan sisanya memilih SMA. Ia menjelaskan untuk jenjang SMK, tidak ada usulan penambahan rombel. Usulan penambahan rombel berasal dari sekolah jenjang pendidikan SMA.
Aidy tak menyebutkan jumlah rombel yangvdiusulkan ke Kemendikbudristek tahun 2023. Tetapi, hampir setiap sekolah favorit yang berada di perkotaan mengajukan penambahan rombel.
"Kalau pun ada usulan penambahan rombel, harus ada persetujuan dari Kemendikbud dan pak gubernur. Tapi setiap kabupaten/kota, sekolah di perkotaan mengajukan penambahan rombel," tuturnya.
Baca Juga: Jenazah Pembalap Haruki Noguchi Dipulangkan ke Jepang
2. Tunggu kebijakan pemerintah pusat soal wacana penghapusan sistem zonasi
Ilustrasi Ruang Kelas (IDN Times/Dwifantya Aquina)Ditanya terkait wacana penghapusan sistem zonasi dalam PPDB, Aidy mengatakan bahwa memang perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Ia mengatakan sudah ada pernyataan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mengenai wacana penghapusan sistem zonasi. Menurutnya, Pemda akan mengikuti apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.
"Setuju gak setuju kebijakan pemerintah harus saya laksanakan. Tapi tentu ada opsi-opsi jalan keluar terhadap persoalan sistem zonasi yang saat ini muncul. Pasti menteri mengeluarkan kebijakan lain. Kebijakan itu solusi dari apa yang saat ini dialami Indonesia termasuk NTB. NTB selalu ready menyesuaikan," ucapnya.
3. Ratusan calon siswa baru manipulasi KK demi masuk sekolah favorit
Ilustrasi Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran (www.dukcapil.slemankab.go.id)Dinas Dikbud NTB menyebut 327 calon siswa baru mengubah kartu keluarga (KK) demi masuk sekolah favorit di Kota Mataram pada PPDB 2023. Ratusan calon siswa baru yang memanipulasi KK tersebut statusnya ditangguhkan.
Kecurangan PPDB 2023 dengan mengubah KK terdeteksi dari database yang dimiliki Dinas Dikbud NTB. Dinas Dikbud NTB memiliki database calon siswa baru sejak Desember 2022. Begitu dikroscek KK calon siswa baru saat PPDB dengan database, ditemukan masalahnya.
Dengan adanya temuan ratusan calon siswa baru yang mengubah KK demi masuk sekolah favorit dan tidak diluluskan menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Sehingga tidak terulang pada pelaksanaan PPDB tahun depan.
Baca Juga: Investor Cina Gelontorkan Rp6,5 Triliun Bangun Kereta Gantung di NTB
