2. Tiga kelompok masyarakat yang menguasai lahan di Gili Trawangan.

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menyaksikan penandatangan perjanjian kerja sama pemanfaatan aset daerah di Gili Trawangan dengan masyarakat dan pengusaha pada 2022 lalu. (IDN Times/dok. Diskominfotik NTB)

Gubernur Zulkieflimansyah menyebutkan ada tiga kelompok masyarakat yang menguasai aset daerah di Gili Trawangan. Pertama, kelompok masyarakat yang paham bahwa itu adalah lahan pemerintah dan langsung mau bekerja sama dengan Pemda untuk memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB).

Ia menjelaskan harga sewa lahan sudah ada ketentuannya dan tidak akan memberatkan, apalagi bagi warga yang kurang mampu. Kelompok masyarakat yang seperti ini sudah lebih dari 200 orang. Diharapkan bisa segera keluar HGB, kemudian melakukan aktivitas dengan aman dan nyaman serta penuh kepastian.

Kedua, kelompok orang lokal yang sudah menyewakan lahan ke orang luar, baik orang asing maupun orang luar NTB. Kelompok ini, kata Gubernur, menikmati kerjasamanya dan merasa sudah saling mengenal, cocok dan ke depan bisa terus bersama-sama menjalin kerja sama.

"Nah, ini segera bekerja sama dengan pemda dengan perusahaan yang disepakati bersama. No problem ini. Segera bisa tuntas. Dan HGB bisa keluar segera untuk selanjutnya bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman," jelas Gubernur.

Ketiga, kelompok orang lokal yang sudah menyewakan lahan ke orang luar dan nampaknya kerja samanya guncang dan tidak ingin dilanjutkan. Terhadap persoalan seperti ini, lanjut Gubernur, awalnya Pemda atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemda hanya boleh bekerja sama dengan investor. Bukan dengan orang lokal yang selama ini menikmati bayaran atas sesuatu yang bukan miliknya.

Tim Pemprov NTB sudah menandatangani model seperti ini dengan beberapa orang luar. Inilah yang dihembuskan, kata Gubernur, Pemda dinilai mementingkan orang luar dibandingkan rakyatnya sendiri. "Kami akhirnya berdiskusi dengan Forkopimda dan untuk mencegah keributan, yang model begini ditunda dulu," kata orang nomor satu di NTB ini.

3. Jika ngotot bisa berurusan dengan penegak hukum

Warga menolak pemasangan plang aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, Rabu (11/1/2023). (facebook.com/Adim Golden)

Terhadap kelompok masyarakat seperti poin ketiga, Gubernur Zulkieflimansyah menegaskan pihaknya tidak akan mengurus dan menindaklanjuti sebelum keduabelah pihak sepakat untuk bekerja sama lagi. Pemilik lama dan orang luar yang menyewa harus duduk bersama lagi mencari titik temu dan menyelesaikannya dengan baik-baik.

Jika tidak, keduanya akan rugi. Pemilik lama 'lokal' yang menyewakan lahan harus legowo dan jangan semaunya menetapkan harga sewa lahan tetapi harus sesuai aturan Pemda.

"Bargaining yang menyewakan atau penyewa lama rendah karena itu lahan punya negara bukan punya yang menyewakan. Bahkan selama ini sudah diuntungkan karena memperoleh penghasilan dari lahan yang bukan miliknya. Kalau ngotot-ngotot bisa berurusan dengan penegak hukum," tegasnya.

Gubernur melanjutkan investor yang akan menyewa juga bargainingnya rendah. Karena Pemda mensyaratkan kerja sama dengan pemilik lama sebagai opsi agar kerja sama dengan pemda bisa ditindaklanjuti.

"Jadi sebaiknya memang harus duduk bersama baik-baik untuk kebaikan bersama. Kalau dua-duanya ngotot, dua-duanya rugi," tandas Gubernur.

4. Temuan Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan

Kepala Biro Hukum Setda NTB Lalu Rudi Gunawan. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Untuk penataan aset Gili Trawangan, sebelumnya Pemprov NTB membentuk Tim Satgas Optimalisasi Aset. Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan menemukan ada sejumlah oknum warga yang menyewakan lahan milik daerah secara ilegal kepada investor asing pada lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan.

Bahkan ada oknum warga yang memperoleh uang sewa hingga Rp9,7 miliar. Hal itu diungkapkan Sekretaris Satgas Optimalisasi Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan yang sekarang menjabat Kepala Biro Hukum Setda NTB Lalu Rudi Gunawan pada 21 Januari 2022.

Temuan Satgas, ada oknum warga menyewakan lahan milik Pemprov NTB itu seluas 7,5 are kepada orang asing dengan nilai sampai Rp6 miliar selama 10 tahun. Kemudian ada juga oknum warga yang menyewakan lahan seluas 15 are sebesar Rp9,7 miliar selama 20 tahun.

Uang sewa sudah diterima oleh oknum warga tersebut di muka. Ada yang 3 are Rp2 miliar selama dua tahun. Ada juga salah satu oknum warga yang menguasai 12 titik lahan dengan luas hampir 1 hektare. Lahan itu belum yang ditempati sebagai tempat tinggal, tempat usaha dan lainnya. Oknum warga inilah yang sekarang menuntut sertifikat hak milik (SHM) di aset Pemprov NTB seluas 65 hektare di Gili Trawangan.

Baca Juga: Viral di Media Sosial, Perairan Gili Trawangan Dipenuhi Sampah