Pinjaman Rp750 Miliar, NTB Mulai Bayar Cicilan Utang Rp122 Miliar
Ruas jalan Pusuk Lombok Utara, salah satu proyek percepatan jalan tahun jamak yang dibiayai dari pinjaman PT SMI. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Pemprov NTB mulai membayar cicilan pokok utang dalam APBD 2024 sebesar Rp122 miliar. Pada 2021, Pemprov NTB mendapatkan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp750 miliar. Pinjaman tersebut digunakan untuk proyek percepatan jalan tahun jamak sebesar Rp250 miliar dan pengembangan RSUD NTB sebesar Rp500 miliar.
"Mulai tahun depan bayar cicilan pokok Rp122 miliar. Itu masuk di komponen pembiayaan pengeluaran," kata Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad dikonfirmasi IDN Times di Mataram, Selasa (21/11/2023).
1. Pemprov NTB bayar cicilan utang dan cicilan bunga sampai 8 tahun
Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad. (IDN Times/Muhammad Nasir)Wirawan menjelaskan Pemprov NTB akan membayar cicilan pokok utang dari PT SMI selama 8 tahun. Selain membayar cicilan pokok utang, Pemprov NTB juga membayar cicilan bunga.
"Ada dua, cicilan pokok di pembiayaan pengeluaran dan cicilan bunga masuk belanja," terangnya.
Wirawan menegaskan pembayaran cicilan pokok utang dan cicilan bunga tidak akan mempengaruhi APBD. Karena pembayaran cicilan langsung dipotong dari dana alokasi umum (DAU).
Baca Juga: Jaga Stabilitas Harga, 2 Ton Daging Ayam Ditolak Masuk ke NTB
2. Penggunaan pinjaman untuk membiayai dua proyek strategis
Gedung IGD Terpadu RSUD NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)Pinjaman sebesar Rp750 miliar dipergunakan untuk membiayai dua proyek strategis Pemprov NTB. Yaitu proyek percepatan jalan tahun jamak sebesar Rp250 miliar dan pengembangan RSUD NTB sebesar Rp500 miliar. Pemprov akan mencicil selama delapan tahun dengan bunga sebesar 6,19 persen.
Pinjaman sebesar Rp500 miliar untuk pengembangan RSUD NTB salah satunya digunakan untuk pembangunan Gedung Trauma Center dan IGD Terpadu yang dilengkapi helipad.
Sementara pinjaman sebesar Rp250 miliar digunakan untuk membiayai program percepatan jalan tahun jamak sebanyak 14 paket yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa.
3. APBD NTB 2024 direncanakan sebesar Rp6,18 triliun
Ilustrasi anggaran (Dok.IDN Times/Istimewa)Dalam KUA PPAS APBD NTB 2024, pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6,18 triliun lebih. Terjadi peningkatan sebesar 0,92 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan 2023 yaitu sebesar Rp6,12 triliun lebih.
Rinciannya, pendapatan asli daerah direncanakan naik sebesar 4,03 persen. Semula pada APBD Perubahan 2023 berjumlah Rp2,98 triliun lebih, kini menjadi sebesar Rp3,10 triliun lebih.
Kemudian pendapatan transfer diprediksikan turun sebesar 2,04 persen yang semula pada APBD Perubahan 2023 berjumlah Rp3,14 triliun lebih menjadi Rp3,07 triliun lebih. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah diprediksikan turun sebesar 100 persen dari APBD Perubahan tahun 2023. Hal ini disebabkan tidak ada potensi pendapatan dari komponen ini.
Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6,10 triliun lebih. Ini berkurang Rp66 miliar lebih dari anggaran pada APBD Perubahan 2023 sejumlah Rp6,17 triliun lebih.
Baca Juga: Jepang Wajibkan Tes TBC, Wisatawan Domestik Diajak Liburan ke NTB Saja
