NTB Siapkan DAU Sebesar 2 Persen untuk Atasi Dampak Naiknya Harga BBM
Aktivitas pedagang di Pasar Kebon Roek Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar 2 persen untuk mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Ini sesuai instruksi pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar daerah pun aktif membantu persoalan BBM ini.
Pemprov NTB sendiri belum tahu seperti apa bentuk program bantalan sosial ini. Sementara ini, pemerintah daerah sedang berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pemerintah terkait bentuk bantuan dari daerah tersebut.
"Sedang coba ditanyakan bagaimana konkretnya. Kita coba minta Kepala BPKP NTB," kata Zulkieflimansyah belum lama ini di Mapolda NTB.
1. Kendalikan inflasi
Gubernur NTB Zulkieflimansyah (Dok. Diskominfotik NTB)Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, pemerintah daerah mendapatkan arahan untuk mengendalikan inflasi pasca kenaikan harga BBM subsidi. Pemerintah meminta daerah menjaga pergerakan inflasi agar tidak membebani masyarakat.
Ia mengatakan pemerintah tidak punya pilihan lain untuk menaikkan harga BBM subsidi. Karena subsidi BBM yang membengkak di APBN akibat gejolak eksternal. Tetapi di sisi yang lain, pemerintah tidak ingin memberatkan masyarakat.
Untuk itu, masyarakat kurang mampu akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah pusat. "Sehingga betul-betul yang terkena dampak tidak terlampau berat," ucapnya.
Langkah sementara yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya lonjakan inflasi di NTB adalah melakukan operasi pasar barang kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga diharapkan inflasi di NTB bisa dikendalikan.
Baca Juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Ribuan Mahasiswa Kepung DPRD NTB
2. BPKP konsultasikan bentuk program bantalan sosial dari DAU 2 persen
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP NTB Ilham Nurhidayat mengatakan, pemerintah menyiapkan beberapa bantalan sosial untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Antara lain penerapan program BLT subsidi BBM dan bantuan subsidi upah (BSU).
"Harapannya juga dari sekian banyak bantalan sosial itu ada juga resources dari pemda, mencadangkan 2 persen dari DAU. Kita akan pastikan lagi mekanisme formulasi seperti apa. Apakah berbentuk cash atau program yang sementara kita akan konsultasikan seperti apa persisnya," kata Ilham.
3. Awasi lonjakan harga pangan
Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto. (IDN Times/Muhammad Nasir)Adapun Kapolda NTB Inspektur Jenderal Polisi Djoko Poerwanto mengungkapkan, polisi akan fokus dalam memantau lonjakan harga bahan-bahan makanan. Khususnya dalam mengamankan program sudah diterapkan pusat dan daerah pasca kenaikan harga BBM subsidi ini.
"Dengan situasi sekarang, Polri tanggungjawab. Kita memastikan situasi NTB berkaitan dengan kaitan tadi untuk diamankan. Sama dikatakan Pak Gubernur, kita cari di lapangan seperti apa," ujarnya.
Polda NTB akan berkoordinasi dengan BPKP, kejaksaan, Pemprov NTB, dan TNI untuk memuluskan pelaksanaan program ini. "Nanti kita konsepkan langkahnya seperti apa berkaitan dengan BLT dan bantuan subsidi upah," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, jumlah pagu dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk NTB tahun 2022 sebesar Rp15,46 triliun lebih. TKDD tersebut terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp1,17 triliun, DAU sebesar Rp8,09 triliun, Dana alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1,91 triliun, Dana Insentif Daerah Rp362 miliar, DAK Non Fisik Rp2,67 triliun dan dana desa sebesar Rp1,24 triliun.
Baca Juga: Rusak, Jalan Provinsi di Lombok Timur Ditanami Pohon Pisang oleh Warga