NTB Cetak Sejarah Dimasuki Beras Impor, DKP: Tak Mengurangi Marwah!
Kepala DKP NTB Abdul Aziz. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mencetak sejarah dimasuki beras impor pada Desember mendatang. Perum Bulog Divre NTB akan memasukkan beras dari luar daerah sebanyak 17 ribu ton. Padahal sebelumnya, Perum Bulog Pusat menyatakan NTB satu-satunya provinsi yang belum terjamah beras impor.
Hal ini karena stok beras di dalam daerah mulai menipis. Kemudian ditambah adanya program bantuan pangan dan operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHO) sehingga diambil opsi mendatangkan beras ke NTB.
"Ini untuk mengantisipasi kekurangan pangan. Kita antisipasi dari sekarang, stok beras harus ditambah. Sehingga nanti pada saat sebelum panen, kita punya stok orang tak berspekulasi melakukan gejolak harga," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB Abdul Aziz dikonfirmasi di Kantor DPRD NTB, Selasa (14/11/2023).
1. Dampak el nino menyebabkan panen raya mundur
Petani membajak sawah untuk ditanami padi pada musim kemarau di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat. (IDN Times/Muhammad Nasir)Aziz menyatakan selama ini NTB memang belum pernah dimasuki beras impor. Bahkan beberapa tahun lalu di masa pemerintahan Gubernur NTB M. Zainul Majdi, sempat menolak kedatangan beras impor.
Tetapi karena adanya perubahan iklim atau dampak el nino, berpengaruh terhadap mundurnya masa panen raya padi di NTB. Sehingga, kata Aziz, mau tidak mau harus dilakukan antisipasi dengan memasukkan beras dari luar daerah ke NTB.
"Info dari Kepala Bulog NTB akan mendatangkan beras 17 ribu ton. Bulog sudah koordinasi dengan Pemda dalam hal ini Pj Gubernur, Asisten dan kami yang menangani urusan pangan. Sudah disampaikan opsi seperti itu," tuturnya.
Baca Juga: Stok Terus Menipis, Bulog akan Masukkan 17 Ribu Ton Beras ke NTB
2. Tak mengurangi marwah NTB sebagai sentra pangan nasional
Presiden Jokowi meninjau panen raya padi di Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/10/2023) (dok. Sekretariat Presiden)Mantan Sekda Kabupaten Sumbawa Barat ini menyatakan kemasukan beras impor tak mengurangi marwah NTB sebagai daerah sentra pangan nasional.
Karena pada saat produksi beras surplus, NTB juga mengirim beras ke provinsi lain di Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Jakarta, Sumatera dan Kalimantan.
"Sebetulnya ini tidak mengurangi marwah NTB sebagai sentra pangan nasional. Karena kita selama ini, pada saat kita surplus, membantu daerah yang defisit. Ini kita bantu supaya beras ini tidak kedaluarsa. Sehingga dikeluarkan ke NTT, Bali, Jakarta, Sumatera, Kalimantan. Tapi pada saat kita kekurangan stok, kita tambah supaya tak terjadi gejolak harga," terang Aziz.
3. Bulog wajib menyerap gabah saat panen raya
Ilustrasi stok beras di gudang Bulog. (IDN Times/Muhammad Nasir)Menurutnya, bisa saja NTB tetap menjaga image sebagai sentra pangan nasional dengan tidak menerima beras dari luar daerah. Tetapi menurutnya jangan sampai karena stok beras menipis, kemudian ada yang berspekulasi sehingga terjadi gejolak harga.
Saat ini, harga beras premium di NTB sebesar Rp13.500 per kg sedangkan beras SPHP Bulog seharga Rp10.900 per kg. Dengan adanya tambahan stok dari luar daerah diharapkan harga beras tetap stagnan dan tidak terjadi gejolak harga.
Pada musim panen raya 2024 mendatang, pihaknya berharap Perum Bulog Divre NTB melakukan penyerapan gabah sebanyak-banyaknya. Saat ini, harga gabah kering giling di tingkat petani mencapai Rp7.000 per kg, sehingga Bulog tidak mungkin melakukan penyerapan.
Karena mereka dibatasi aturan membeli dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.000 per kg gabah kering giling. "Kita berharap pada saat panen raya, Bulog wajib menyerap gabah yang ada di NTB. Kita berharap sebanyak-banyaknya bisa diserap," pintanya.
4. Memasukkan beras impor opsi terakhir
Impor beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. (dok. Bulog)Terpisah, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupeda mengatakan belum mendengar rencana Bulog yang akan memasukkan beras impor ke NTB. Menurutnya, tidak perlu memasukkan beras impor jika stok pangan di dalam daerah masih mencukupi
"Tetapi kalau tidak ada stok, jangan sampai masyarakat kita karena tidak ada stok di daerah kita kekurangan beras. Saya kira salah satu jalan keluarnya, itu satu-satunya opsi terakhir," kata Politisi Golkar ini.
Selama dua bulan terakhir, beras menjadi pemicu inflasi di NTB. Inflasi NTB berada di atas rata-rata nasional pada bulan September dan Oktober 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, inflasi NTB di bulan Oktober sebesar 2,66 persen. Angka inflasi ini lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,56 persen.
Pada bulan September 2023, angka inflasi NTB juga berada di atas rata-rata nasional. Inflasi NTB di bulan September sebesar 2,29 persen, angkanya lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,28 persen.
Perum Bulog Divre NTB melakukan operasi pasar untuk mengendalikan mahalnya harga beras di NTB. Kepala Perum Bulog Divre NTB David Susanto menjelaskan sebenarnya stok beras di gudang Bulog cukup untuk memenuhi kebutuhan di NTB sampai Februari 2024.
Pemerintah punya program bantuan pangan sehingga membutuhkan tambahan stok beras selain untuk operasi pasar. Sehingga, pihaknya akan mendatangkan beras sebanyak 17 ribu ton ke NTB pada Desember mendatang.
Dengan mendatangkan beras dari luar daerah, kata David, tidak akan melunturkan posisi NTB sebagai lumbung pangan nasional. Ia menyebut ketahanan pangan di NTB cukup kuat dan paling bagus di Indonesia.
Karena sebelumnya, NTB juga mengirim beras ke sejumlah provinsi di Indonesia. Bulog NTB mencatat jumlah beras yang dikirim ke luar daerah mencapai 22.900 ton pada 2023 ini.
Baca Juga: Domisili Tak Sesuai KTP, Begini Tata Cara Pindah Memilih
