Harta Karun Lombok yang Dijarah Belanda Akhirnya Dipamerkan di Jakarta
Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menyaksikan benda bersejarah dari Lombok yang dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia, Minggu (10/12/2023). (dok. Pemprov NTB)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Harta karun Lombok yang dikembalikan Pemerintah Belanja ke Indonesia akhirnya dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, 28 November - 10 Desember 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi pada Minggu (10/12/2023) menyaksikan langsung harta karun yang dijarah tentara kolonial Belanda dari Puri Mayura Cakranegara setelah terjadinya Perang Lombok tahun 1894.
Gita berharap harta karun Lombok yang telah dipulangkan dari Belanda ke Indonesia dapat dipamerkan saat peringatan HUT ke-65 Provinsi NTB. Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov NTB akan bersurat secara resmi ke kementerian terkait agar hal tersebut dapat terlaksana.
"Karena ini sangat penting, masyarakat terutama generasi muda mengetahuai budaya dan penigalan sejarahnya," ujar Gita.
1. Pj Gubernur NTB berikan penjelasan tambahan kepada pemandu pameran
Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)Mantan Kepala Disbudpar NTB itu datang menyaksikan pameran harta Karun Lombok menggunakan pakaian adat Sasak. Ia didampingi Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan dan Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam.
Rombongan Pemprov NTB menjadi tamu VIP pada kegiatan bertajuk pameran repatriasi 2023. Masyarakat terlihat antusias menyaksikan pameran yang menampilkan harta karun Lombok yang baru dipulangkan ke Indonesia oleh Pemerintah Belanda.
Gita mengaku sangat senang melihat koleksi pameran yang ditampilkan. Bahkan di beberapa koleksi yang dipamerkan, Gita memberikan penjelasan kepada pemandu pameran sebagai informasi tambahan.
Baca Juga: Estimasi 5.927 Kasus, Ribuan Kasus HIV/AIDS Belum Terbongkar di NTB
2. Ratusan jenis harta karun Lombok dikembalikan Belanda
Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam. (IDN Times/Muhammad Nasir)Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam menyebutkan jumlah harta karun Lombok yang akan dikembalikan sebanyak 335 jenis dari 472 barang berharga peninggalan sejarah yang dipulangkan ke Indonesia tahun 2023.
Pada Selasa (25/7/2023) lalu, Kepala Museum Negeri NTB menggelar rapat secara virtual dengan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid dan Ketua Tim Repatriasi I Gusti Agung Wesaka Puja sekaligus Dubes Indonesia untuk Belanda.
Di mana, sebagian besar barang-barang berharga peninggalan sejarah yang dikembalikan Belanda berasal dari Lombok. Barang-barang berharga tersebut didaftarkan menjadi barang cagar budaya dan barang milik negara (BMN).
Berdasarkan penjelasan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, barang-barang berharga yang dikembalikan Pemerintah Belanda ditempatkan di Museum Nasional.
3. Dijarah Tentara Kolonial Belanda dari Puri Mayura Cakranegara Lombok
Koleksi benda peninggalan sejarah di Museum Negeri NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)Berdasarkan catatan sejarah ada ratusan kilogram, emas, perak dan permata yang dijarah oleh tentara kolonial Belanda dari Puri Mayura Cakranegara setelah terjadinya Perang Lombok tahun 1894.
Sekarang, Belanda mengembalikan ratusan benda-benda berharga yang dirampas dari Indonesia selama masa kolonial termasuk yang berasal dari Lombok.
Sebelumnya, NTB berharap benda-benda bersejarah tersebut dikembalikan lagi ke Lombok. Museum Negeri NTB punya sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang memadai untuk melindungi benda-benda bersejarah tersebut apabila dikembalikan ke Lombok.
Museum Negeri NTB punya perangkat dan kemampuan untuk melindungi karya-karya masterpiece tersebut. Pihaknya akan menyiapkan ruang khusus di Museum Negeri NTB untuk memamerkan barang-barang peninggalan tersebut.
Selain itu, ia berharap barang-barang berharga rampasan perang dari Lombok di negara-negara lain juga agar dapat dikembalikan. Saat ini, Museum Negeri NTB mengoleksi sebanyak 7.700 benda-benda peninggalan masa lampau.
Baca Juga: Digaji APBD, Bawaslu NTB Larang Guru Honorer Terlibat Politik Praktis
