AMNT Bakal Kena Denda Keterlambatan Smelter, Ini Kata Staf Ahli Menkeu
Staf Ahli Menkeu Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Oza Olavia. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan izin ekspor terbatas mineral mentah kepada 5 perusahaan pertambangan hingga Mei 2024 mendatang. Kelima perusahaan pertambangan itu adalah PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Industri yang merupakan anak perusahaan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), PT Sebuku Iron Lateritic Ores, PT Kapuas Prima Citra, dan PT Kobar Lamandau Mineral.
Meskipun diberikan relaksasi, tetapi pemerintah tetap akan memberikan sanksi atas keterlambatan penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter. Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.
Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan ekspor pada periode perpanjangan akan dikenakan denda yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Penjualan hasil pengolahan juga wajib membayar bea keluar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Nanti Kementerian ESDM akan mengeluarkan komoditi mana untuk (diberikan) izin ekspornya. Nanti kuotanya akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM," kata Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Oza Olavia dikonfirmasi di Kantor Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB, Selasa (30/5/2023).
1. Tunggu usulan dari Kementerian ESDM
Kementerian ESDM (esdm.go.id)Oza belum dapat memastikan apakah perusahaan pertambangan tersebut kena denda atau ada pengenaan bea keluar khusus. Namun, ia menjelaskan apabila kena denda maka masuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tetapi jika komoditi ekspor, maka dikenakan bea keluar.
"Nanti tergantung lagi dari Kementerian ESDM. Nanti Kementerian ESDM sebagai instansi teknis akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan kalau akan dikenakan bea keluar," jelasnya.
Baca Juga: Geliat Pembangunan Smelter, Gubernur NTB : Sumbawa Barat Hidup Lagi
2. Besaran bea keluar tidak langsung ditentukan Menteri Keuangan
Tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)/amman.co.idPenentuan besaran bea keluar tidak begitu saja ditentukan Menteri Keuangan. Tetapi atas usulan Kementerian ESDM dan instansi teknis terkait.
"Kalau bicara mineral, misalnya di NTB konsentrat tembaga, kalau misalnya besok Amman Mineral diizinkan ekspor, boleh berproduksi. Seperti apa (kebijakannya) masih kita tunggu. Karena larangan ekspor mineral mentah itu jatuhnya 10 Juni 2023 mendatang," terangnya.
Oza menambahkan dirinya belum mengetahui apakah besaran bea keluar ekspor mineral mentah akan lebih tinggi dari sebelumnya atau tidak. Untuk penentuan bea keluar ekspor mineral mentah saat ini ditentukan berdasarkan progres pembangunan smelter. Mulai dari 5 persen, 2,5 persen sampai nol persen tergantung progres pembangunan smelter.
"Besaran bea keluar belum kita tahu. Walaupun nanti pengenaan tarifnya dalam bentuk PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," tandasnya.
3. Gubernur segera cek progres pembangunan smelter AMNT
PT AMNTGubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan dirinya akan segera mengecek progres pembangunan smelter AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan laporan PT. AMNT, progres pembangunan smelter tembaga di Sumbawa Barat telah mencapai 51,6 persen pada Januari 2023.
Zulkieflimansyah menyatakan geliat pembangunan smelter di Sumbawa Barat sangat terasa. Daerah Maluk Sumbawa Barat hidup lagi. Namun, untuk mengetahui kondisi lapangan, dirinya akan segera melakukan pengecekan progres pembangunan smelter AMNT. Karena progres pembangunan smelter merupakan salah satu syarat pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan izin ekspor konsentrat.
Baca Juga: Total Utang Jangka Pendek Pemprov NTB Mencapai Rp639,4 Miliar
