Kawasan konservasi Gili Trawangan. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa pengakuan terhadap kekhasan daerah merupakan substansi paling mendasar dari revisi undang-undang.
“Bagi kami, hal yang paling penting dari revisi undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap kekhasan daerah kami,” kata dia.
Iqbal memaparkan fakta geografis NTB. Dari total luas wilayah 49.312,19 kilometer persegi, perairan laut mencapai 29.159,04 kilometer persegi atau 59,13 persen. Sementara daratan hanya 20.153,15 kilometer persegi atau 40,87 persen. NTB terdiri atas dua pulau utama, Lombok dan Sumbawa, serta 403 pulau kecil, dengan garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer.
Posisi geografis NTB juga strategis. Selat Lombok merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Iqbal mengatakan, laut bukan sekadar pemisah antarpulau, melainkan ruang kehidupan, jalur konektivitas, sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi.
Namun, karakter kepulauan juga membawa konsekuensi terhadap biaya pembangunan, distribusi logistik, transportasi, dan jangkauan pelayanan publik. Menurutnya, potensi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang sepadan.
Pengembangan pariwisata dan ekonomi kelautan tidak cukup hanya mengandalkan promosi dan investasi. Tetapi juga memerlukan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dermaga, infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan, serta pembiayaan yang memadai.
Karena itu, Iqbal mengemukakan pentingnya penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah. Dia juga menyampaikan sejumlah alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan pengembangan skema penerimaan dari aktivitas pariwisata dan pemanfaatan obligasi daerah. Opsi tersebut memerlukan landasan hukum dan pengaturan yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.