Keamanan Destinasi, Gubernur NTB Usulkan Pembentukan Polisi Pariwisata

20 Feb 2026, 13:14 WIB

Muhammad Nasir

Keamanan Destinasi, Gubernur NTB Usulkan Pembentukan Polisi Pariwisata

Ilustrasi wisatawan mancanegara di Gili Trawangan Lombok Utara. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Intinya Sih

5W1H

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti maraknya pencurian infrastruktur di kawasan wisata selatan dan mengusulkan pembentukan Polisi Pariwisata untuk memperkuat keamanan destinasi.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmen menjaga agar kewenangan pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat tidak disalahgunakan, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Penyusunan Perda tata kelola IPR tengah dipercepat bersama DPRD sebagai dasar praktik pertambangan rakyat yang tertib, berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Gubernur Nusa Tenggara Barat mengusulkan pembentukan Polisi Pariwisata untuk memperkuat keamanan destinasi wisata dan melindungi infrastruktur pendukung di kawasan pariwisata, terutama wilayah selatan Pulau Lombok.
Who?
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan Kepolisian Daerah NTB yang terlibat dalam pembahasan penguatan sistem keamanan pariwisata serta tata kelola pertambangan rakyat.
Where?
Pernyataan disampaikan di Mataram saat Rapat Pimpinan Polda NTB, dengan fokus utama pada kawasan wisata selatan Pulau Lombok dan wilayah pertambangan rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
When?
Pemaparan dilakukan pada Jumat, 20 Februari 2026, bersamaan dengan rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kepolisian Daerah mengenai isu keamanan serta kebijakan pertambangan rakyat.
Why?
Langkah ini diambil karena meningkatnya kasus pencurian infrastruktur penerangan jalan umum di kawasan wisata serta kebutuhan menjaga kenyamanan wisatawan dan citra daerah agar sektor pariwisata tetap berkembang aman.
How?
Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan kepolisian untuk merancang skema Polisi Pariwisata, menyiapkan dukungan

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti pentingnya penguatan keamanan destinasi wisata seiring meningkatnya kunjungan dan pembangunan infrastruktur pariwisata. Sejumlah kasus pencurian infrastruktur seperti kabel lampu penerangan jalan umum (PJU), baterai, hingga komponen penerangan di kawasan wisata selatan NTB menjadi perhatian serius.

Bahkan, infrastruktur yang baru dipasang kerap hilang dalam hitungan hari. “Kalau hari ini kita pasang lampu, besok kabelnya sudah tidak ada atau baterainya hilang. Ini jadi tantangan serius, terutama di wilayah selatan,” kata Iqbal saat Rapat Pimpinan Polda NTB di Mataram, Jumat (20/2/2026).

1. Usulkan pembentukan polisi pariwisata perkuat pengamanan objek wisata

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menghadiri rapat pimpinan Polda NTB, Jumat (20/2/2026). (dok. Istimewa)

Berbeda dengan wilayah utara yang relatif aman, kawasan selatan Pulau Lombok masih menghadapi gangguan keamanan berulang. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan serta merusak citra daerah.

Sebagai langkah strategis, Gubernur NTB mengusulkan pembentukan Polisi Pariwisata untuk memperkuat pengamanan objek wisata dan infrastruktur pendukungnya. Dia mengatakan Pemprov NTB siap mendukung peningkatan kapasitas personel, termasuk penyediaan peralatan dan penguatan infrastruktur bagi satuan yang ditugaskan khusus di sektor pariwisata.

Koordinasi dengan jajaran kepolisian daerah terus dilakukan guna merumuskan skema terbaik. “Kami ingin ada kepastian sistem pengamanan destinasi. Pariwisata tidak bisa tumbuh tanpa rasa aman,” kata dia.

2. Tidak ingin delegasi kewenangan pengelolaan IPR disalahgunakan

Tambang emas yang ditertibkan oleh KPK. (Dok Humas KPK)

Selain isu keamanan pariwisata, juga disoroti perkembangan kebijakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sejak 2024, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan IPR kepada pemerintah provinsi, sebuah langkah yang dinilai jarang terjadi dalam pola hubungan pusat dan daerah.

Pemprov NTB menegaskan tidak ingin kewenangan tersebut disalahgunakan. Spirit utama pengelolaan IPR adalah menjamin kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“Jangan sampai kita dikenang sebagai generasi yang mewariskan lingkungan rusak kepada anak cucu kita”, ujarnya.

3. Percepat penyusunan Perda tata kelola IPR

KPK dan Pemprov NTB tertibkan tambang emas ilegal. (Dok Humas KPK)

Karena itu, kata Iqbal, pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur pengawasan serta regulasi lingkungan sebelum implementasi berjalan optimal. Saat ini, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait IPR tengah dipercepat bersama DPRD.

Perda induk dan aturan turunannya ditargetkan menjadi landasan praktik pertambangan rakyat yang tertib, berkelanjutan, serta berpihak pada masyarakat. Bahkan sejumlah daerah lain disebut mulai mempelajari langkah NTB dalam merancang tata kelola IPR.

Dia menegaskan seluruh agenda pembangunan baik penguatan ketahanan pangan, percepatan pariwisata, maupun tata kelola pertambangan rakyat memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, DPRD, dan masyarakat.

Ke depan, NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

“Apapun keberhasilan yang kita capai nanti, itu adalah keberhasilan kita bersama”, tutupnya.