Mahasiswa Robohkan Pagar Kantor Demi Bertemu Wali Kota Bima
Konsentrasi massa aksi saat sampaikan tuntutan (IDN Times/Juliadin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bima, IDN Times - Aksi unjuk rasa Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) di Kantor Wali Kota Bima berlangsung ricuh pada Senin (14/11/2022). Kericuhan berawal saat massa aksi berusaha masuk ke halaman Kantor Wali Kota, namun dihalangi oleh puluhan polisi dan Pol PP.
Kecewa tidak bisa menembus barisan petugas karena ingin temui Wali Kota, massa aksi mendobrak gerbang hingga jebol. Kemudian gerbang besi itu diangkat keluar ke tengah jalan raya.
1. Desak Pemkot cabut izin kafe penjual miras dan tempat prostitusi
ilustrasi miras (pixabay.com/kbatx)Dalam aksinya, massa aksi membawa sejumlah tuntutan. Mereka mendesak Pemkot cabut ijin tempat hiburan malam (kafe) yang memiliki surat ijin makan dan minum, sementara faktanya menjual miras hingga transaksi narkoba dan kegiatan prostitusi.
"Dari hasil investigasi kami, cukup banyak kafe di Kota Bima modusnya jual makanan dan minuman, tapi pada praktek menjual miras, narkoba dan dijadikan tempat prostitusi," tegas Dedi Wahyudin.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta Pemkot mempedulikan nasib pelaku UMKM. Terhadap produk yang mereka hasilkan, agar dipasarkan ke setiap retail modern yang ada di Kota Bima.
Baca Juga: Sekwan Tanggapi Dugaan Korupsi Rp11,94 Miliar 45 Anggota DPRD Bima
2. Desak KPK dan Pemkot tuntaskan kasus dugaan korupsi rehab rekon Rp166 miliar
Salah satu paket proyek rumah relokasi banjir di Lingkungan Kadole yang dibidik KPK (IDN Times/Juliadin)Selain dua tuntutan tersebut, massa aksi juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemkot agar tuntaskan kasus dugaan korupsi dana rehab rekon Rp116 miliar. Mereka menilai kasus tersebut sudah lama bergulir, yang seharusnya sudah penetapan tersangka.
"Kami mau kasus ini cepat terungkap, biar publik tahu siapa pelaku dibalik kasus ini," tegas dia.
Pada kesempatan itu, Dedi Wahyudin juga menyorot tindakan represif anggota polisi dan Pol PP terhadap kadernya saat demo pekan lalu. Terhadap anggota yang melakukan kekerasan tersebut, dia meminta agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
"Tugas polisi itu mengayom dan melindungi kami, bukan malah bertindak represif. Untuk itu kami minta Kapolres Bima Kota, agar anggotanya diproses hukum," tandasnya.
3. Tuntutan dijawab Wali Kota Bima
Wali Kota Bima saat merespon tuntutan massa aksi (IDN Times/Juliadin)Setelah menyampaikan sejumlah tuntutan, massa aksi terpantau ditemui langsung oleh Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi. Dalam keterangannya, Lutfi mengaku akan mengakomodir semua tuntutan massa aksi.
Terutama soal kafe, diakui akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat ini. Menggerakkan personel gabungan Polri dan Pol PP untuk melakukan razia, terutama menyisir wilayah seperti yang disebutkan massa aksi.
"Sementara soal dugaan korupsi, kami tidak bisa intervensi. Karena itu kewenangan lembaga KPK, biarkan mereka yang bekerja," tandasnya.
Baca Juga: Jaksa Siapkan 68 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Anggota DPRD Bima Boymin
