Dampak 'Badai' Efisiensi, Hotel di NTB Ancang-ancang Rumahkan Karyawan

18 Feb 2025, 16:47 WIB

Prime Park Hotel Lombok yang berada di tengah-tengah Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Pengusaha perhotelan ancang-ancang merumahkan karyawan dampak dari badai efisiensi anggaran pemerintah pusat. Efisiensi anggaran pemerintah berdampak pada bisnis Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

General Manager Prime Park Hotel Lombok Mukharom mengatakan pengusaha perhotelan di Kota Mataram, Mandalika, Senggigi dan Gili Trawangan diresahkan dengan kebijakan pemerintah yang melakukan efisiensi belanja untuk pertemuan dan rapat-rapat di hotel. Dia mengatakan kebijakan efisiensi anggaran akan punya dampak yang besar pada dunia pariwisata khususnya MICE.

"Memang tidak dipungkiri, khususnya hotel di tengah kota, dari MICE paling besar dari sisi persentase market share yang menghasilkan generate revenue. Dapat dipastikan seandainya nanti ada kebijakan pemerintah pengetatan anggaran, berimbas ke semua sektor yang menggeser dari sisi revenue, sumber pendapatan hotel-hotel yang bersumber dari MICE," kata Mukharom di Mataram, Selasa (18/2/2025).

1. Karyawan hotel dan supplier bakal kena dampak

General Manager Prime Park Hotel Lombok Mukharom. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dia menjelaskan hotel-hotel di wilayah Kota Mataram dan Senggigi banyak menggantungkan penerimaan dari bisnis MICE. Pada 2023, pendapatan yang diterima dari bisnis MICE sekitar 37 persen. Sedangkan pada 2024, sebesar 42 persen.

"Bisa kita bayangkan seandainya MICE itu hilang dengan sendirinya pasti akan berimbas. Memang nanti biasanya kalau kondisi kepepet, pasti kita akan berakrobat," terang Mukharom.

Langkah terakhir yang diambil pengusaha perhotelan adalah mengurangi karyawan. Karyawan yang berpotensi dikurangi pada tahap awal adalah pekerja harian lepas atau daily worker. Selain itu, hotel juga akan mengurangi supplier yang selama ini memasok sayur, buah-buahan, beras dan lainnya.

Ketua Bidang Hukum, HAM, Advokasi dan Perizinan Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB ini menambahkan pihaknya juga selama ini menggandeng UMKM untuk menyediakan suvenir untuk tamu VIP. Dia berharap ada angin segar dari pemerintah untuk merevisi kebijakan efisiensi anggaran.

"Beberapa tempat, biasanya mereka sudah ada kegiatan MICE. Kalau di sini, sudah ada dua event yang berjalan, anggaran dipotong. Terpaksa hanya pesan kamar saja, mereka meeting di kantor," tuturnya.

2. Berdampak pada okupansi hotel dan kredit macet

Ketua IHGMA NTB Lalu Kusnawan. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan menyebut dampak pemangkasan atau efisiensi anggaran untuk kegiatan MICE akan berdampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak langsung pemangkasan anggaran untuk kegiatan MICE yaitu hotel akan mengalami penurunan okupansi.

Kemudian, hotel akan mengalami penurunan pendapatan sehingga akan berdampak pada berkurangnya pendapatan asli Daerah (PAD) yang akan diterima Pemda kabupaten/kota. Selain itu, pemangkasan anggaran untuk kegiatan MICE juga berdampak pada pengurangan karyawan hotel. Menurutnya, perputaran ekonomi dari sektor pariwisata pasti akan berkurang serta bakal terjadi kredit macet.

Sedangkan dampak tidak langsungnya terhadap pihak ketiga yang selama ini menjadi supplier dan vendor. Selama ini, pengusaha perhotelan menggandeng supplier dan vendor untuk menunjang kegiatan MICE.

"Utang pada bank dari pihak ketiga akan macet jika efisiensi berkelanjutan sehingga akan banyak kredit macet," jelasnya.

Ketua IHGMA NTB ini mengatakan kondisi ini akan memicu semakin banyaknya laporan atas keberatan karyawan yang akan banyak dilakukan mediasi oleh pihak terkait termasuk pemerintah. Selain itu, aksi kriminalitas berpotensi meningkat karena kebutuhan perut tidak terpenuhi.

"Jika pemerintah bisa menggerakkan dengan kebijakan -kebijakan yang tepat untuk mendorong pihak swasta atau BUMN untuk bisa masuk dengan MICE di hotel bisa sebagai opsi untuk saling menunjang demi kelancaran perekonomian NTB," katanya.

3. Minta kebijakan ditinjau ulang

Ilustrasi karyawan hotel menyambut tamu. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Perwakilan Pengusaha Perhotelan Mandalika Lombok Tengah Samsul Bahri mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat akan dapat memberikan dampak signifikan terhadap bisnis perhotelan dan industri MICE khususnya di Lombok. Sebagian besar manajemen hotel di Lombok telah menyusun perencanaan anggaran untuk tahun 2025 dengan asumsi adanya kegiatan pemerintah yang signifikan.

Karena selain dikenal sebagai destinasi wisata pantai, Lombok juga terkenal dengan pegunungan, sport tourism, dan MICE. Fasilitas meeting room menjadi salah satu daya tarik utama. Hampir semua hotel besar di Lombok menyediakan fasilitas convention dan meeting room, dengan target pasar utama adalah pemerintah.

"Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, hotel-hotel di Lombok akan menghadapi kesulitan dalam mencapai target pasar yang telah direncanakan. Hal ini juga berpotensi menghambat pertumbuhan sektor pariwisata yang seharusnya menjadi salah satu andalan perekonomian daerah," kata Samsul.

Dia mengatakan pelaku industri perhotelan berharap agar kebijakan pemangkasan anggaran dapat ditinjau ulang demi keberlangsungan ekonomi di berbagai sektor terkait.

Samsul menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, khususnya di daerah-daerah yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan pemerintah.