Belanja Negara di NTB Tembus Rp19,16 Triliun, 19 Persen Belanja Pegawai

Adi memaparkan rincian belanja negara yang telah disalurkan sebesar Rp19,16 triliun di NTB. Terdiri dari komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,69 triliun atau 65,55 persen, yang dimanfaatkan untuk belanja pegawai sebesar Rp3,6 triliun. Serta belanja barang sebesar Rp2,045 triliun untuk program stabilisasi pangan, penguatan kualitas perguruan tinggi, kualitas fasilitas kesehatan, sarana perumahan, dan penanggulangan bencana.

Kemudian belanja modal untuk pembangunan infrastruktur telah tersalurkan sebesar Rp991,08 miliar untuk jaringan irigasi, jalan, jembatan, dan gedung bangunan dengan porsi terbesar dialokasikan melalui Kementerian PU. Selain itu, belanja bantuan sosial berupa rehabilitasi sosial bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebesar Rp6,54 miliar.

Komponen berikutnya, kata Adi, berupa Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp12,46 triliun atau 82,75 persen dari pagu. Penyaluran TKD ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp8,15 triliun untuk pelayanan publik dan penggajian ASN daerah, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp2,89 triliun yang difokuskan pada Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagi 10.881 sekolah sebesar dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 43 ribu guru ASN daerah.

Selain itu, kata dia, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,029 triliun yang didominasi bidang Minerba dan Cukai Hasil Tembakau, Dana Desa sebesar Rp348,8 miliar atau 98,94 persen yang dimanfaatkan antara lain untuk BLT Desa dan pembangunan fasilitas umum desa. Serta DAK Fisik sebesar Rp36,21 miliar untuk pembangunan di bidang kesehatan, penurunan stunting melalui air minum dan sanitasi, pangan pertanian, dan infrastruktur konektivitas.

Sementara, realisasi pendapatan negara dan hibah di NTB hingga 30 September 2026 tercatat sebesar Rp4,46 triliun lebih atau 86,73 persen dari target APBN sebesar Rp5,15 triliun. Capaian pendapatan negara di NTB disokong oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp3,7 triliun atau 83,63 persen dari target.

Terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp2,19 triliun dan pajak perdagangan internasional yang tumbuh melampaui target hingga Rp1,5 triliun atau 159,57 persen dari target. Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 105,79 persen dengan nilai realisasi Rp761,75 miliar.

Penerimaan dari PNBP terutama didorong oleh pendapatan layanan pendidikan dan kesehatan dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp407,49 miliar. Serta PNBP Kementerian/Lembaga sebesar Rp354,26 miliar seperti pelayanan paspor, BPKB/STNK, dan kepariwisataan.

Dengan dukungan anggaran dari APBN, kata dia, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II 2026 mencapai 7,41 persen. Dia menjelaskan kinerja positif ini didukung oleh penyaluran kredit per September 2026 yang terus tumbuh serta neraca perdagangan September 2026 yang mencatatkan surplus berkat ekspor hasil pengolahan smelter.

Di sisi lain, inflasi NTB bulan September 2026 tercatat berada di atas rentang target (2,5 ± 1%) yang dipicu oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, serta kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga. Dia menambahkan, perkembangan ekonomi NTB ini sejalan dengan membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat.

Di mana, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan rasio gini sebesar 0,368 konsisten menunjukkan tren penurunan. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada bulan September 2026 tetap terjaga di atas angka 100. Hal ini, kata dia, mengindikasikan kemampuan daya beli masyarakat di sektor pertanian dan perikanan berada dalam kondisi yang baik.