Belanja Negara di NTB Capai Rp4 Triliun, TKD untuk Pemda Rp3,2 Triliun

25 Mar 2026, 14:46 WIB

Muhammad Nasir

Belanja Negara di NTB Capai Rp4 Triliun, TKD untuk Pemda Rp3,2 Triliun

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih

Gini Kak

Realisasi belanja negara di NTB hingga Februari 2026 mencapai Rp4,019 triliun, dengan Rp3,2 triliun dialokasikan sebagai Transfer ke Daerah untuk mendukung layanan publik dan infrastruktur.
Pendapatan negara di NTB tercatat Rp630,14 miliar atau 11,26 persen dari target APBN, didominasi penerimaan pajak yang tumbuh positif terutama dari PPN dan PPnBM selama periode Ramadan.
Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp54,83 miliar dengan pertumbuhan Bea Keluar 161,39 persen akibat relaksasi ekspor konsentrat tembaga serta peningkatan pendapatan nonpajak dari BLU dan layanan publik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pemerintah kasih uang banyak di NTB, katanya sampai empat triliun rupiah. Bu Ratih yang kerja di kantor uang bilang sebagian besar dikasih ke sebelas daerah biar orang bisa belanja dan hidupnya baik. Uangnya juga buat sekolah, rumah sakit, jalan, dan guru. Sekarang pemerintah masih terus kasih bantuan supaya ekonomi tetap kuat dan orang bisa sejahtera.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Mataram, IDN Times - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB mencatat realisasi belanja negara di NTB per 28 Februari 2026 mencapai Rp4,019 triliun atau 17,75 persen dari pagu. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp3,2 triliun lebih merupakan Transfer ke Daerah (TKD) untuk 11 Pemda di NTB.

Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani merincikan realisasi belanja negara di NTB sebesar Rp4 triliun hingga Februari 2026. Dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp787,6 miliar atau 9,97 persen, yang dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor layanan publik serta pembangunan infrastuktur di daerah.

"Realisasi tersebut di antaranya mencakup sektor pendidikan sebesar Rp169,99 miliar, sektor ekonomi Rp116,36 miliar, sektor agama Rp42,67 miliar, serta sektor kesehatan Rp37,82 miliar, sebagai bentuk kehadiran negara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Ratih di Mataram, Rabu (25/3/2026).

1. Penyaluran TKD untuk menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Ratih menyebutkan realisasi TKD per 28 Februari 2026 mencapai Rp3,23 triliun atau 21,90 persen dari pagu. Melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Pusat telah menyalurkan Rp41,38 miliar atas pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Provinsi NTB.

Selain itu, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp914,33 miliar. Dimana, sebesar Rp273,25 miliar diantaranya dipergunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Dengan dukungan penyaluran TKD yang tepat sasaran serta sinergi antar pemangku kepentingan, kata Ratih, pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.

"Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Kami optimis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026," terangnya.

2. Pendapatan negara di NTB mencapai Rp640,14 miliar

ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Dia menjelaskan bahwa kinerja fiskal di NTB hingga 28 Februari 2026 menunjukkan tren yang baik. Pendapatan negara berhasil terealisasi 11,26 persen dari target, sementara realisasi belanja mencapai 17,75 persen dari total pagu yang dialokasikan.

Hal ini, kata Ratih, mencerminkan peran APBN dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah serta menjaga daya beli masyarakat. Hingga Bulan Februari 2026, realisasi Pendapatan Negara di NTB mencapai Rp630,14 miliar, atau 11,26 persen dari target APBN.

Dari jumlah tersebut, Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp389,04 miliar yang secara nominal tumbuh positif 15,01 persen (y-on-y). Kinerja positif Penerimaan Pajak di NTB ditopang oleh realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 152,17 miliar, Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp 156,15 miliar.

"Secara agregat menunjukkan bahwa struktur penerimaan masih didominasi oleh pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik serta didukung oleh kontribusi signifikan dari Pajak Lainnya sebesar Rp79,70 miliar," tambahnya.

Namun demikian, terdapat komponen yang mengalami kontraksi, dengan rincian kontraksi pada Pajak Penghasilan yaitu kontraksi 33,45 persen yoy dikarenakan kebijakan pemusatan WP cabang ke pusat serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak.

Sedangkan komponen yang tumbuh positif antara lain Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah tumbuh 87,13 persen, Pajak Bumi dan Bangunan tumbuh 52,9 persen dan Pajak lainnya tumbuh 223,5 persen seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada masa Ramadan.

3. Penerimaan bea keluar tumbuh 161,39 persen karena adanya relaksasi ekspor konsentrat tembaga

Tambang tembaga milik PT AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat. (dok. AMNT)

Sementara, penerimaan kepabeanan dan cukai di NTB mencapai Rp54,83 miliar atau 5,66 persen dari target APBN. Komponen yang mengalami pertumbuhan positif antara lain Bea Keluar tumbuh 161,39 persen seiring dengan relaksasi ekspor konsentrat tembaga dan cukai tumbuh 11,19 persen seiring dengan pertumbuhan hasil tembakau. Sedangkan komponen bea masuk mengalami kontraksi sebesar 31,73 persen seiring dengan volume penurunan impor bahan baku & penolong dan barang modal.

Ratih juga menyebutkan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi NTB hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp186,27 miliar atau 25,66 persen dari target. Komponen Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mampu mencatatkan pertumbuhan positif 2,36 persen, peningkatan signifikan pada Jaspel Pendidikan dan Rumah Sakit. Sedangkan komponen PNBP Lainnya juga tumbuh 3,84 persen, karena peningkatan pendapatan uang pengganti tipikor, pendapatan paspor dan pendapatan BPKB.