Lombok Tengah, IDN Times - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia meminta kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera menyelesaikan persoalan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Permintaan tersebut diungkapkan Bahlil Lahadalia usai meninjau dan mencoba lintasan Sirkuit MotoGP Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (11/9/2021).
Usai meninjau lintasan Sirkuit MotoGP Mandalika, tepatnya di tikungan ke 9, Bahlil meminta Pemprov NTB segera menyelesaikan persoalan lahan di KEK Mandalika.
"Asalkan jangan bikin gaduh. Mari kita buat stabil daerah ini," kata Bahlil.
Menteri Investasi mengatakan persoalan lahan di belahan Indonesia mana pun memiliki dinamika yang sama.
"Saya pikir masalah lahan ini, setiap daerah di Indonesia merdeka sudah ada dinamika," kata Bahlil.
Ia pun meminta Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah untuk segera menyelesaikan persoalan lahan di KEK Mandalika khususnya di Sirkuit MotoGP Mandalika.
"Saya kira Gubernur NTB ini lebih di atas rata-rata. Kita minta menyelesaikan (soal lahan) dengan itu," kata kata Bahlil.
Masuk dalam skala prioritas pembangunan nasional dan daerah, menurut Bahlil, persoalan lahan di KEK Mandalika harus dengan cara yang baik.
Rakyat di lingkar Sirkuit MotoGP Mandalika merupakan warga negara Indonesia yang setara haknya seperti masyarakat di daerah lain.
"Rakyat (lingkar Sirkuit) juga kita cintai. Jadi ada cara-cara yang baik untuk kita selesaikan persoalan lahan di KEK Mandalika," kata Bahlil.
Menanggapi perihal tersebut, Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah membenarkan adanya persoalan lahan warga yang belum mendapatkan bayaran dari BUMN PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
"Memang ada masalah keuangan di BUMN kita dan ITDC. Tapi kita akan coba membantu dengan Bank NTB," kata Zul kepada IDN Times.
Khusus lahan warga yang berada di dalam area Sirkuit MotoGP Mandalika atau di lahan HPL nomor 22 Penlok I KEK Mandalika ujar Zul akan segera mendapatkan bayaran sesuai harga appraisal.
"Akan selesai kok," kata Zul.
Usai dimintai keterangan soal penggusuran paksa lahan warga di Dusun Bahang Desa Mertak, Gubernur NTB mengaku belum mengetahui persis soal penggusuran tersebut.
"Saya tidak tahu, saya belum update informasinya," kata Zul.
Padahal, penggusuran lahan warga untuk membangun jalan bypass di Dusun Bahang Desa Mertak telah berlangsung sejak Senin 30 Agustus hingga Senin 6 September 2021 pekan lalu.