Pemprov NTB Mendeteksi Lima Ponpes Ajarkan Radikalisme
Lembaga pendidikan tidak sama seperti pemerintah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan adanya lima pondok pesantren (Ponpes) terindikasi sebarkan paham radikalisme.
Ponpes tersebut tersebar di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
Kepala Bakesbangpoldagri NTB Ruslan Abdul Gani mengungkapkan, ada pola perubahan gerakan bagi mereka yang mengusung paham radikalisme. Seperti di antaranya membuat sistem pendidikan tersendiri di mana menyalahi ketentuan formal pendidikan ditentukan negara.
"Dia punya pondok (pesantren) sendiri. Sehingga pendidikannya di luar pendidikan pemerintah. Makanya di pondoknya hanya dia sekolah SD 5 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Ini yang kita diskusikan bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk masuk, supaya mereka sekolah di sekolah umum," kata Ruslan dikonfirmasi di Mataram, Jumat (30/10/2023).
Baca Juga: Tanggapan BNPT soal Penangkapan Dua Terduga Teroris di Lombok Timur
1. Ada ponpes ajarkan paham radikalisme
Ruslan menyatakan, ponpes tersebut kemudian menyelipkan ajarannya dengan paham-paham radikal kepada para santrinya. Untuk wilayah di NTB, ia memberikan perhatian pada sejumlah ponpes di Bima yang dianggap bisa mengajarkan paham berbahaya bagi muridnya.
Ia tidak merincikan secara mendetail identitas ponpes radikal menjadi perhatian daerah.
"Di Bima memang iya. Ada yang kita antisipasi, kita atensi. Sedangkan di Lombok Timur itu bukan asli orang Lombok Timur. Dia pendatang dari luar, kebetulan dia ngontrak. Tidak banyak, di bawah 5 ponpes (yang mengajarkan radikalisme), " sebutnya.
Baca Juga: Densus 88 Ringkus Dua Terduga Teroris di Lombok Timur