TNI dan Polri Ajukan Dana Pengamanan Pilkada NTB Rp13,4 Miliar
Kantor KPU NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - TNI dan Polri mengajukan anggaran untuk Pengamanan Pilkada serentak 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp13,4 miliar. Dari anggaran pengamanan Pilkada sebesar itu diajukan Kepolisian Daerah (Polda) NTB sebesar Rp10,5 miliar dan Komando Resort Militer (Korem) 162/Wira Bhakti sebesar Rp2,9 miliar.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB Ruslan Abdul Gani menjelaskan, Polri dan TNI baru saja mengajukan dana pengamanan Pilkada serentak 2024.
"Karena memang Polda NTB dan Korem baru mengusulkan. Tapi sudah kita tindaklanjuti, kita kirim ke BPKAD, tinggal kesepakatannya berapa nanti," kata Ruslan dikonfirmasi di Mataram, Jumat (20/10/2023).
1. Pemprov NTB bahas usulan dana pengamanan Pilkada 2024
Kepala Bakesbangpoldagri NTB Ruslan Abdul Gani. (IDN Times/Muhammad Nasir)Ruslan mengatakan, dana pengamanan Pilkada serentak 2024 sangat dibutuhkan TNI dan Polri. Menurut Ruslan usulan dana pengamanan Pilkada NTB 2024 sebesar Rp10,5 miliar dari Polda NTB dan Korem sebesar Rp2,9 miliar dinilai cukup untuk mengamankan proses demokrasi tahun depan.
"Usulan Polda NTB Rp10,5 miliar dan Korem Rp2,9 miliar cukup dan maksimal. Bagaimana untuk antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Supaya jalannya Pilkada aman dan lancar. Anggaran untuk pengamanan wajib, ini usulannya. Kita diskusikan," terang Ruslan.
Baca Juga: Datangi KPU NTB, Relawan AMIN: Bukan Demo tapi Silaturahmi
2. Kerawanan Pilkada di NTB
Ilustrasi pilkada serentak. (IDN Times/Mardya Shakti)Untuk mengantisipasi, daerah-daerah memiliki potensi kerawanan Pilkada 2024 perlu ada koordinasi dengan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA), dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).
Pihaknya mulai turun ke desa-desa mulai dari Bima sampai Pulai Lombok.
"Kita aman-aman saja gak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuma kita tak boleh terlena, harus tetap waspada. Mana daerah yang perlu kita antisipasi sudah dipetakan," ucapnya.
3. Hibahkan dana Pilkada Rp174 miliar untuk KPU dan Bawaslu NTB
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Sebelumnya, Pemprov NTB telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu NTB sebesar Rp174 miliar. Dengan rincian sebesar Rp138 miliar untuk KPU NTB dan Bawaslu NTB sebesar Rp36 miliar.
Dana hibah yang diberikan ke KPU dan Bawaslu NTB dialokasikan selama dua tahun anggaran. Sebesar 40 persen dialokasikan pada APBD Perubahan 2023 dan 60 persen di APBD 2024.
Pada APBD Perubahan 2023, Pemprov NTB mengalokasikan sebesar Rp55,2 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp 82,8 miliar untuk KPU NTB. Sedangkan untuk Bawaslu NTB di APBD Perubahan 2023 sebesar Rp14,4 miliar dan APBD 2024 sebesar Rp21,6 miliar.
Baca Juga: 3.800 Warga Lombok Dapat Rice Cooker Gratis, Ini Kriterianya!
