TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

APBD NTB 2023 Direncanakan Sebesar Rp5,9 Triliun 

Event internasional diharapkan tingkatkan ekonomi NTB

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan DPRD NTB menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2023. Pada tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB direncanakan sebesar Rp5,9 triliun lebih.

Pada 2022, NTB telah menyelenggarakan berbagai event internasional seperti kejuaraan dunia Ironman dan World Superbike (WSBK). Berbagai event internasional itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB.

Baca Juga: Naik 5,38 Persen, UMP NTB 2023 Diperkirakan Rp2,3 Juta 

1. Pembahasan KUA PPAS 2023 menguras waktu

Gubernur NTb Zulkieflimansyah. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan dinamika pembahasan KUA PPAS 2023, cukup menguras waktu dan pikiran. Adanya perbedaan pendapat dan cara pandang terhadap kebijakan-kebijakan yang diajukan dalam rancangan KUA PPAS 2023 mampu dimusyawarahkan bersama dan mencapai suatu kata mufakat.

"Sehingga sampai pada tahapan penandatangan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023," kata Zulkieflimansyah di DPRD NTB, Rabu (16/11/2022).

Dikatakan, NTB mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan event berskala internasional, seperti Ironman dan WSBK 2022. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan baik secara langsung maupun tidak langsung, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di NTB.

2. Gejolak inflasi masih dirasakan

Ilustrasi Inflasi. IDN Times/Arief Rahmat

Zulkieflimansyah mengatakan gejolak yang ditimbulkan akibat inflasi masih dirasakan. Namun, ia mengungkapkan pemerintah terus melakukan upaya-upaya nyata untuk memperkuat ekonomi daerah

Dengan lebih giat mendorong investasi dan pariwisata untuk menggerakkan roda ekonomi daerah dan memajukan UMKM. Tidak luput juga, ujar Zulkieflimansyah, usaha yang optimal telah dikerahkan untuk mengatasi dan menurunkan angka stunting di NTB.

"Memperhatikan kondisi tersebut, KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 telah disusun sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah kita untuk kepentingan seluruh masyarakat NTB sebagai pemangku kepentingan," katanya.

Baca Juga: Viral! Kusir Cidomo Siksa Kuda di Gili Trawangan 

Berita Terkini Lainnya