Joki Anak Tewas dalam Pacuan Kuda, Pemprov NTB Sebut sebagai Musibah 

2. Pemerintah janji berdiri tegak untuk joki anak

Atas kejadian tersebut, Hadi mengatakan, Pemprov NTB memberikan perhatian penting atas dua kasus tersebut. Ia mengaku berkoordinasi bersama dalam membahas dugaan eksploitasi anak dalam balapan kuda di NTB. 

“Ini tentu jadi catatan bersama. Ada 7 poin dalam konvensi anak sudah jelas. Tentu tugas anak adalah belajar dan bermain,” katanya.

Saat ini, Pemda NTB sedang melaksanakan proses pemantauan segala aspek yang perlu diperhatikan di beberapa daerah Kota Layak Anak di NTB.

“Ini akan kita coba kita akomodir, bagaimana anak-anak di dalamnya mendapat konvensi secara hukum. Kita akomodir proses belajar dan bermainnya,” harapnya.

3. Terbitkan Pergub

Pemprov NTB telah mendorong pembuatan Peraturan Gubernur khusus untuk dugaan eksploitasi anak di ajang pacuan kuda di Pulau Sumbawa.

“Pergub itu kita inisasi, mengakomodir, apa saja sisi yang berguna di masyarakat,” kata Hadi.

Pasalnya, ajang pacuan kuda di Pulau Sumbawa lanjut Hadi murni menjadi kearifan lokal lokal di sana.  

“Tapi saya sangat mengkritisi krisis anak dan mendorong Pordasi segera bisa menyelamatkan joki anak ini,” katanya.

Dia juga mengaku, selain menjadi kearifan lokal, pacuan kuda juga tidak boleh melakukan investasi yang mengorbankan anak.

“Kita akan dorong itu. Karena kita tahu anak itu dari usia 19 tahun masih dianggap anak,” tegasnya.