1.137 Guru Honorer di Bima Lolos PPPK Tanpa Tes

07 Nov 2023, 07:17 WIB

Ilustrasi guru honorer mengikuti seleksi PPPK (IDN Times/Muhammad Nasir)

Bima, IDN Times - Sebanyak 1.137 pelamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) langsung lolos tanpa seleksi atau tes. Pelamar PPPK di Bima berjumlah 10.427. Terdiri dari formasi tenaga teknis, guru dan tenaga kesehatan (Nakes).

"Dari total 10.427 orang, 1.137 di antaranya langsung lolos tanpa seleksi atau pun tes. Jadi yang ikut ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) melalui CAT di Vokasi Unram nanti hanya 9.290 orang , tujuh di antaranya ikut seleksi di luar daerah," kata Kepala BKD dan Litbang Kabupaten Bima, Abdul Wahab dikonfirmasi Senin (6/11/2023).

1. Penuhi nilai ambang batas pada seleksi sebelumnya

kaltimkece.id

Menurut Wahab, 1.137 pelamar yang langsung lolos ini merupakan peserta prioritas satu (PI). Mereka telah mengikuti seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas.

Saat itu, mereka tidak diangkat oleh pemerintah karena kekurangan formasi. Kemudian dijanjikan untuk diangkat langsung tanpa pada tahun 2023 ini.

"Makanya mereka diangkat tahun ini. Jadi mereka tinggal duduk manis saja, hanya urus pemberkasan dan menunggu penempatan dari pemerintah," terangnya.

2. Kelulusan peserta PI murni karena potensi sendiri

Ilustrasi seleksi PPPK (IDN Times/Musthofa Aldo)

Abdul Wahab memastikan, kesuksesan peserta khusus PI ini tidak ada intervensi dari siapapun. Baik saat seleksi maupun ketika mereka melakukan pengumpulan data administrasi pada saat ikut seleksi sebelumnya.

"Semuanya by sistem yang akan diunggah melalui akun pelamar masing-masing. Jadi tidak bisa diintervensi oleh siapa pun," katanya.

3. Peserta diharapkan tidak percaya calo

Ilustrasi menerima uang tunai. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Sementara itu, untuk 9.290 peserta yang ikut Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 10 November 2023 nanti diharapkan mempersiapkan diri. Kemudian tidak mudah percaya dengan iming-iming oknum calo meminta sejumlah uang yang menjanjikan kelulusan.

"Pelaksanaan tes akan berlangsung transparan. Tidak ada campur tangan BKD dan pihak mana pun," tegasnya.

Pihaknya hanya sebatas memfasilitasi sarana dan prasarana seperti gedung dan komputer sebagai perangkat ujian berbasis online. Sementara software disediakan langsung oleh pemerintah pusat dan pihak terkait lain.

"Kami di daerah hanya sediakan gedung dan komputer. Lebih dari itu, masuk kewenangan pusat," pungkasnya.