Wakil Ketua DPRD NTB Minta Mahasiswa Pakai Otak saat Demo Tolak MBG

Di hadapan ratusan mahasiswa, Muzihir mengatakan saat ini semua anggota DPRD NTB sedang turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing dalam rangka sosialisasi peraturan daerah (Perda). Dia juga mengaku sebenarnya pada hari ini turun ke dapil, namun karena semua anggota termasuk pimpinan DPRD NTB sedang turun menyosialisasikan Perda, sehingga menyempatkan menemui massa aksi.

Muzihir sendiri berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kota Mataram. Dia mengatakan akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada saat itu, mahasiswa mendesak agar DPRD NTB menandatangani surat pernyataan penolakan program MBG.

Tetapi Muzihir mengatakan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia mengatakan keputusan DPRD NTB bersifat kolektif kolegial dan harus dibicarakan dalam forum resmi DPRD NTB. Pada saat itu, salah seorang mahasiswa meminta Muzihir memanggil seluruh anggota DPRD NTB dalam waktu satu jam.

Permintaan itu langsung dijawab oleh Muzihir dengan mengatakan bahwa tidak mungkin memanggil semua anggota DPRD NTB dalam waktu satu jam. Karena anggota DPRD NTB bukan saja berasal dari Pulau Lombok tetapi ada juga yang berasal dari wilayah paling timur Pulau Sumbawa yaitu Bima.

"Ada yang sedang di Sape sana. Ini bukan isra mikraj, Pak. Pakai otak sedikit. Jadi sekali lagi, jangan berpikir memanggil anggota DPRD hanya satu jam. Saya sendiri ini ditunggu oleh rakyat juga sosialisasi peraturan daerah," kata Muzihir.

Muzihir menegaskan dia tidak bisa menandatangani surat pernyataan menolak program MBG secara kelembagaan. Dijelaskan, keputusan lembaga DPRD NTB bersifat kolektif kolegial atas keputusan 65 anggota dewan.

Muzihir menjelaskan dia akan menyalahi aturan jika menandatangani surat pernyataan penolakan program MBG secara kelembagaan. Namun, secara pribadi, dia siap untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.

"Tidak mungkin saya sendiri sekarang bilang 'siap', tetapi nanti 64 orang anggota DPRD itu tidak siap. Kalau hari ini saya tanda tangan, mari saya tanda tangan, kalau untuk saya pribadi. Tetapi, kalau saya mewakili nama lembaga DPRD, saya tidak berani," kata Ketua DPW PPP NTB itu.

Menurutnya, Ketua DPRD NTB juga tidak akan berani menandatangani surat pernyataan penolakan program MBG atas nama lembaga legislatif. "Jangankan saya wakil ketua, ketua DPRD saja tidak akan berani mengatasnamakan ini keputusan DPRD, karena kami kepemimpinan kolektif kolegial," tambahnya.

Namun Muzihir menyatakan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa berkaitan dengan isu nasional akan disampaikan ke pemerintah pusat. Sedangkan tuntutan yang berkaitan dengan isu lokal akan disampaikan ke Pemprov NTB.

Dia berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa itu dalam rapat paripurna DPRD NTB. Mahasiswa juga akan diundang mendengarkan penyampaian tuntutan tersebut dalam rapat paripurna.

​"Kami sebagai wakil rakyat NTB tetap menyampaikan tuntutan-tuntutan mahasiswa, nanti kami akan menyampaikan ke DPR RI dan pemerintah pusat," kata dia.

Setelah itu, Muzihir meninggalkan massa aksi masuk ke dalam kantor Sekretariat DPRD NTB. Sementara itu, sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa langsung membuat lingkaran membahas langkah-langkah yang akan dilakukan berikutnya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram, Mavi Adiek Garlosa mengatakan ada dua klaster isu yang menjadi tuntutan mahasiswa, yaitu isu nasional dan lokal NTB. Untuk isu nasional, mahasiswa menuntut agar program MBG dihentikan dan pemerintah segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

"Kami mendesak seluruh pemerintah daerah di NTB untuk menolak atau menyetop MBG ini. Di NTB, banyak sekali keracunan dan orientasi ekonomi kerakyatannya nggak jelas. Hanya golongan elit-elit yang ada di lingkaran mereka saja yang sudah diuntungkan, masyarakat tidak pernah diuntungkan," kata Mavi.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah pusat segera menetapkan karhutla menjadi bencana nasional karena kondisi masyarakat di daerah bencana cukup memprihatinkan. Kemudian menindak tegas para pelaku kejahatan lingkungan.

​"Karena masih banyak sekali persoalan-persoalan lingkungan hari ini menggantung yang belum bisa diselesaikan," kata dia.

Terkait isu lokal NTB, mahasiswa mendesak pemerintah daerah segera menangani 1.900 sekolah yang tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Mereka mendesak DPRD NTB untuk memanggil gubernur terkait percepatan penanganan ribuan sekolah yang tidak layak tersebut.

​​"Tuntutan kami juga terkait dengan perilaku perusakan lingkungan yang juga berkaitan dengan kekeringan yang ada di NTB. Karena per hari ini mata air kita di NTB sudah mulai menurun jumlahnya," kata dia.

Hasil kesepakatan dengan pimpinan organisasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, mereka akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dia menyebut jumlah mahasiswa yang turun hari ini sekitar 300 orang dari berbagai perguruan tinggi di Kota Mataram.