Ustaz Mizan Dilaporkan ke Polda NTB karena Dugaan Ujaran Kebencian

Pada hari Senin, 3 Januari 2022, pukul 11.10 WITA berbagai aliansi dari LSM, jemaah Nahdhatul Ulama, Nahdlatul Wathan dan lainnya menuntut kepolisian aggar segera menangkap Ustaz Mizan. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nahdatul Wathan Muhammad Ikhwan meminta kepada Kapolda NTB mengambil langkah hukum secara tegas terhadap Uztaz Mizan.

Selain itu, Kapolda NTB juga diminta menghentikan segala bentuk aktivitas jemaah As-Sunnah untuk menjaga stabilitas dan kondisivitas Kamtibmas di wilayah hukum Polda NTB.

Ikhwan mengatakan Kapolda NTB agar melakukan komunikasi dengan semua pihak mengenai izin pendirian rumah ibadah milik jemaah As-Sunnah. Dia menilai paham atau ajaran yang dibawa oleh jemaah As-Sunnah terlalu eksklusif.

"Kami juga meminta agar Kapolda NTB melarang penggunaan loudspeaker atau pengeras suara dalam beraktivitas bagi kelompok Wahabi," ujarnya.

Dia berharap Polda NTB bersama Pemda NTB dapat mengambil langkah untuk menjaga agar NTB tetap kondusif. Harapannya agar Ustaz Mizan segera ditahan.

"Kita menilai selama ini cara dakwah sangat meresahkan. Kejadian viral itu akumulasi dari beberapa kali kejadian. Ini juga memicu ketersinggungan masyarakat atas ceramah-ceramahnya," ujarnya.

Ikhawan mengatakan bahwa ceramah Ustaz Mizan bernuansa penghinaan. Ustaz Mizan dinilai berusaha memecah belah umat beragama di NTB.

"Para ulama dan para ustaz yang ada di wilayah Provinsi NTB tidak terima dengan adanya penghinaan/pelecehan terhadap umat muslim yang dilakukan oleh MQ," ujarnya.

Pihaknya melaporkan Ustaz Mizan karena dinilai telah melanggar pasal 28 dalam UU ITE Ayat 1 dan 2. 

Ayat 1 berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)". 

Ayat 2: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA."