Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi Gaji Karyawan (Pixabay.com/Aulia Fahmi)
  • UMP NTT 2027 ditetapkan Rp2.602.441, naik Rp146.543 atau 5,97 persen dari Rp2.455.498 pada 2026.

  • Penetapan memakai nilai Alpha 0,70 berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan pekerja, pengusaha, akademisi, serta pemerintah.

  • Aturan berlaku 1 Januari–31 Desember 2027 bagi instansi dan perusahaan; pemberi kerja dilarang menurunkan upah yang sudah di atas UMP, dengan pengawasan pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    UMP Nusa Tenggara Timur tahun 2027 ditetapkan naik Rp146.543 atau 5,97 persen menjadi Rp2.602.441, dari Rp2.455.498 pada 2026.
  • Who?
    Gubernur NTT Melkiades Laka Lena menetapkan kebijakan ini, dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan serikat pekerja, APINDO, akademisi, dan OPD terkait.
  • Where?
    Ketentuan UMP berlaku di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi instansi pemerintah dan perusahaan swasta sebagai pemberi kerja.
  • When?
    Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 ditetapkan pada 20 November 2026. UMP baru berlaku dari 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
  • Why?
    Penetapan dilakukan sebagai dasar kewajiban pembayaran upah minimum dan untuk melindungi hak pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
  • How?
    UMP dihitung berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025 dan pembahasan Dewan Pengupahan dengan nilai Alpha 0,70. Pemprov, pemerintah kabupaten, dan Dewan Pengupahan akan melakukan pengawasan pelaksanaannya.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Upah paling kecil untuk pekerja di NTT pada tahun 2027 naik Rp146.543. Sekarang jumlahnya jadi Rp2.602.441. Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, sudah menetapkannya. Aturan ini mulai berlaku 1 Januari 2027. Perusahaan tidak boleh menurunkan gaji yang sudah lebih tinggi. Pemerintah akan melihat apakah perusahaan mengikuti aturan ini.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kupang, IDN Times — Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 naik Rp146.543 menjadi Rp2.602.441. Penetapan UMP baru tersebut naik 5,97 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.455.498.

Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, mengatakan penetapan UMP 2027 ini sudah dilakukan berdasarkan formula penghitungan upah minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Perhitungan juga melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), akademisi, serta birokrasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

1. Penilaian dari Dewan Pengupahan

Pemprov NTT mengumumkan kenaikan UMP NTT 2027 di Kantor Gubernur NTT. (Dok Biro Adpim NTT)

Berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan, kata Melki, nilai Alpha yang digunakan dalam penghitungan UMP 2027 sebesar 0,70. Dengan menggunakan nilai tersebut, UMP NTT 2027 mengalami kenaikan 5,97 persen atau Rp146.543 dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, upah minimum yang sebelumnya Rp2.455.498 pada 2026 meningkat menjadi Rp2.602.441 pada 2027.

"Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasikan kepada Gubernur untuk menetapkan UMP Tahun 2027 pada nilai Alpha 0,70, sehingga menjadi Rp2.602.441, kenaikannya Rp146.543," ungkap Melki.

Ia mengimbau perusahaan atau pemberi kerja yang telah menetapkan upah di atas UMP dilarang menurunkan besaran upah tersebut.

2. Jadi dasar hukum kewajiban bagi perusahaan

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengumumkan kenaikan UMP NTT 2027 di Kantor Gubernur NTT. (Dok Biro Adpim NTT)

Melki juga telah menetapkan keputusan ini dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 tanggal 20 November 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2027.

"UMP tersebut berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027," tukasnya.

Dengan penetapan ini maka ketentuan tersebut menjadi dasar bagi seluruh pemberi kerja di wilayah NTT, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, untuk memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum.

"Penetapan UMP juga ditujukan untuk melindungi hak pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun," sebut Melki.

3. Pengawasan akan berjalan

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengumumkan kenaikan UMP NTT 2027 di Kantor Gubernur NTT. (Dok Biro Adpim NTT)

Selanjutnya, kata dia, Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan monitoring penetapan kebijakan ini.

"Dengan pengawasan terhadap pelaksanaan UMP 2027. Pengawasan akan dilakukan untuk memastikan pemberi kerja mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan," tambahnya.

Melki berharap melalui kebijakan terbaru Pemprov NTT ini maka dapat melindungi hak pekerja dapat berjalan sekaligus menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja.

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More