Tolak MBG hingga Soroti Karhutla, Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD NTB

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram, Mavi Adiek Garlosa mengatakan ada dua klaster isu yang menjadi tuntutan mahasiswa, yaitu isu nasional dan lokal NTB. Untuk isu nasional, mahasiswa menuntut agar program MBG dihentikan dan pemerintah segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

"Kami mendesak seluruh pemerintah daerah di NTB untuk menolak atau menyetop MBG ini. Di NTB, banyak sekali keracunan dan orientasi ekonomi kerakyatannya nggak jelas. Hanya golongan elit-elit yang ada di lingkaran mereka saja yang sudah diuntungkan, masyarakat tidak pernah diuntungkan," kata Mavi.

Selain itu, kata Mavi, mahasiswa mendesak pemerintah pusat segera menetapkan karhutla menjadi bencana nasional karena kondisi masyarakat di daerah bencana cukup memprihatinkan. Kemudian menindak tegas para pelaku kejahatan lingkungan.

​"Karena masih banyak sekali persoalan-persoalan lingkungan hari ini menggantung yang belum bisa diselesaikan," kata dia.

Terkait isu lokal NTB, mahasiswa mendesak pemerintah daerah segera menangani 1.900 sekolah yang tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Mereka mendesak DPRD NTB untuk memanggil gubernur terkait percepatan penanganan ribuan sekolah yang tidak layak tersebut.

​​"Tuntutan kami juga terkait dengan perilaku perusakan lingkungan yang juga berkaitan dengan kekeringan yang ada di NTB. Karena per hari ini mata air kita di NTB sudah mulai menurun jumlahnya," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir menolak menandatangani surat pernyataan menolak program MBG. Dia mengatakan keputusan lembaga DPRD NTB bersifat kolektif kolegial atas keputusan 65 anggota dewan. Sehingga akan menyalahi aturan jika hanya ditandatangani oleh dirinya sendiri.

"Tidak mungkin saya sendiri sekarang bilang 'siap', tetapi nanti 64 orang anggota DPRD itu tidak siap. Kalau hari ini saya tanda tangan, mari saya tanda tangan, kalau untuk saya pribadi. Tetapi, kalau saya mewakili nama lembaga DPRD, saya tidak berani," kata Muzihir.

Muzihir menegaskan Ketua DPRD NTB juga tidak akan berani menandatangani surat pernyataan penolakan program MBG atas nama lembaga legislatif. "Jangankan saya wakil ketua, ketua DPRD saja tidak akan berani mengatasnamakan ini keputusan DPRD, karena kami kepemimpinan kolektif kolegial," tambahnya.

Ketua DPW PPP NTB itu menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan mahasiswa akan disampaikan ke pemerintah pusat. Sedangkan tuntutan yang berkaitan dengan isu lokal akan disampaikan ke Pemprov NTB.

Dia berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa itu dalam rapat paripurna DPRD NTB. Mahasiswa juga akan diundang mendengarkan penyampaian tuntutan tersebut dalam rapat paripurna.

​"Kami sebagai wakil rakyat NTB tetap menyampaikan tuntutan-tuntutan mahasiswa, nanti kami akan menyampaikan ke DPR RI dan pemerintah pusat,' tandasnya.