Tidak Ada Anggaran Tahun 2023, Pemkab Lotim Hanya Rehabilitasi Jalan
PenKantor Dinas PU PR Lotim
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Timur, IDN Times - Tahun 2023 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur memastikan tidak akan ada pembangunan atau pengaspalan jalan secara utuh. Hal tersebut karena tidak ada anggaran.
Program yang ada hanya untuk rehabilitasi jalan rusak, yaitu berupa penambalan jalan, perbaikan talud, serta perbaikan saluran air yang melintasi jalan. Anggarannya sangat kecil, karena harus dibagi untuk program lain seperti pengairan, dan Bina Marga.
1. Anggaran hanya bersumber dari DAU
PenulisKepala Dinas PUPR Lombok Timur, Ahmad Dewanto Hadi mengatakan, sumber anggaran untuk PU saat ini hanya dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan sebesar Rp7,3 miliar. Anggaran itu hanya untuk mendukung Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada sama sekali. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 212), penggunaan anggaran tersebut dibagi menjadi tiga yaitu untuk rehabilitasi jalan sebesar Rp4,3 miliar, pengairan Rp. 400 juta, dan Bina Marga Rp3 miliar.
Anggaran sebesar Rp4,3 miliar tersebut bukan hanya untuk rehab jalan, tetapi dipergunakan juga untuk mempersiapkan administrasi usulan DAK, agar pada tahun 2024 nanti DAK untuk Dinas PU Lotim tidak lagi kosong.
"Anggaran jalan yang Rp4,3 miliar ini sangat kecil, tidak mungkin akan digunakan untuk bangun jalan utuh, sehingga hanya akan digunakan untuk rehab," jelas Dewanto. Selasa(14/2/2023).
Baca Juga: Pemkab dan DPRD Lotim Bahas 17 Raperda Selama 2023
2. DAK kosong karena 75 persen jalan di Lotim diklaim sudah mulus
PribadiKosongnya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas PU Kabupaten Lotim diperkirakan disebabkan oleh pemantapan jalan Lotim sudah mencapai 75 persen. Salah satu syarat mendapatkan DAK yaitu pemantapan jalan dalam kondisi di bawah 60 persen.
Untuk itu, agar kembali mendapatkan DAK, diusulkan ada perubahan status jalan desa menuju jalan kabupaten, sehingga dengan cara itu presentase pemantapan jalan bisa di bawah 60 persen.
"Saya usulkan ke Bupati, agar ada perubahan status jalan dari desa ke kabupaten, meningkat 200 kilometer saja, maka pemantapan jalan kita sudah di bawah 60 persen," tegas Dewanto.
3. Warga yang jalanya rusak diminta bersabar
PribadiMenanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan warga terkait jalan yang rusak, Ahmad Dewanto Hadi mengatakan sudah menerima laporan tersebut. Laporan itu pun sudah dilakukan inventarisasi.
Tindak lanjutnya, jalan yang mengalami kerusakan parah akan diperbaiki dengan cara di tambala. "Kita pahami itu, warga harus bersabar karena tahun ini tidak ada pengaspalan jalan utuh," pungkasnya.
Baca Juga: Cerita Mistis Simpang 4 Pores, Lokasi Hanyutnya Bocah di Lotim
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
