Pemkot Mataram Sebut Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri (Antara/Nirkomala)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan bahwa rencana pemerintah melakukan penghapusan tenaga honorer atau Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) pada Oktober 2023 sudah dibatalkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait status dan kedudukan eks tenaga honorer kategori II (THK II) dan non-ASN.
"Berdasarkan SE Menpan RB itu, tidak ada pemberhentian untuk honorer," kata Alwan seperti diberitakan Antara pada Senin (14/8/2023).
1. Honorer tak perlu khawatir
Ilustrasi honorer (Istimewa)Sekda mengatakan bahwa 5.007 tenaga honorer yang ada Kota Mataram tidak perlu khawatir lagi akan adanya pemutusan kontak bulan Oktober 2023 seperti yang direncanakan sebelumnya.
"Sekarang tenaga TPK ayo bekerja dengan profesional, baik, rajin dan jujur serta saling bersinergi dengan yang lain," katanya.
Sementara untuk alokasi anggaran gaji dua bulan terakhir yakni November-Desember, kata Alwan, akan disiapkan dalam APBD perubahan 2023.
"Karena ada rencana pemberhentian kontrak di bulan Oktober 2023, dalam APBD murni gaji TPK dialokasikan 10 bulan. Satu TPK mendapat gaji Rp1,3 juta per bulan," katanya menambahkan.
Baca Juga: Pemilik Kuda Diminta Tanggung Jawab atas Kematian Joki Cilik di Bima
2. Siapkan biaya non-ASN
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)Menurutnya, dalam SE itu juga disebutkan pemerintah daerah diminta menghitung dan tetap menyiapkan untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam basis data BKN.
Kemudian dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non ASN, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima tenaga non-ASN selama ini.
"Selain itu, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat tenaga non ASN dan atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya," katanya.
3. Honorer yang memenuhi syarat bisa ikut seleksi PPPK
Ilustrasi guru honorer mengikuti seleksi PPPK (IDN Times/Muhammad Nasir)Namun demikian, dalam SE itu tidak ada disebutkan aturan bahwa tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PPPK atau ASN. Sehingga tenaga honorer yang ada di Kota Mataram diminta untuk tetap bersabar.
"Pemerintah tahun ini sudah membuka formasi PPPK, jadi bagi honorer yang memenuhi syarat, bisa ikut serta," demikian Lalu Alwan Basri.
Baca Juga: NTB Menjadi Penyangga Beras Nasional selama El Nino Mengancam
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
