2. Pendataan secara nasional

ilustrasi dokumen-dokumen kertas yang berantakan (unsplash.com/andrewilliam)

Tujuan pendataan ulang UMKM secara online tersebut guna mewujudkan Data Tunggal Koperasi dan UKM (SIDT-KUMKM) sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi. Pendataan ini dilaksanakan secara nasional se-Indonesia.

"Pendataan ini difasilitasi pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM," katanya.

Dengan adanya data UMKM secara online tersebut diharapkan tidak ada data yang tumpang tindih, sehingga dalam pelaksanaan program atau kebijakan sesuai dengan yang direncanakan.

"Data ini menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan program peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Baca Juga: Mahasiswa yang Demo Bawa Senjata Tajam Kini Terancam 10 Tahun Penjara

3. Tak bisa manual

ilustrasi komputer (Pexels.com/Vojtech Okenka)

Pendataan ini dilaksanakan secara langsung oleh petugas, sehingga data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi UMKM tersebut. Ia berharap kepada para pelaku UMKM bisa memberikan informasi yang jelas dan jujur, supaya tidak ada kesalahan data ke depannya.

"Pendataan secara manual tidak bisa. Harus melalui SIDT," katanya.

3. Diusulkan terima BPUM

Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/Anggun Puspitoningrum).

Sementara itu, sebanyak 30 ribu pelaku UMKM telah diusulkan menjadi penerima manfaat program bantuan sosial bagi pelaku usaha mikro (BPUM) dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Yang diusulkan ini sisa pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia," ujarnya.

Dengan adanya program BPUM dari pemerintah pusat itu diharapkan dapat menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat serta bisa membatu para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

"Yang diusulkan itu yang telah masuk data base. Semoga bantuan itu bisa segera disalurkan, karena ini kebijakan pemerintah daerah, kita daerah hanya mengusulkan," katanya.

5. Dorong pertumbuhan ekonomi UMKM

Ilustrasi Uang Rp75000 (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Ia mengatakan, total jumlah pelaku UMKM yang sebenarnya telah diberikan bantuan dari pemerintah pusat atau Presiden sejak 2021 hingga saat ini sekitar 70 ribu pelaku UMKM. Bantuan yang diberikan itu sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi masyarakat dampak COVID-19 maupun kenaikan harga BBM.

"UMKM itu diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

Kenaikan harga BBM ini tentunya berdampak terhadap pertumbuhan UMKM, namun pihaknya berharap kepada pelaku UMKM bisa menyesuaikan biaya operasional, sehingga usahanya tetap berjalan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan terus memberikan pembinaan kepada para pelaku UMKM, supaya tetap berkembang dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Bahan baku naik dan daya beli masyarakat menurun menjadi tantangan pelaku UMKM untuk terus aktif," kata Ikhsan.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 Triliun dan menyasar 20,65 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia dan dibayarkan dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama pada September dan Rp300 ribu kedua pada Desember.

Untuk penanggulangan dampak kenaikan BBM, pemerintah juga menyiapkan dana bantuan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun, sekaligus mengalihkan subsidi BBM agar tepat sasaran dan langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak.

Baca Juga: Terlibat Kasus Narkoba, Dua Anggota Polisi di Dompu Kini Nonaktif