Perpanjangan Kontrak MotoGP Mandalika, Dirut MGPA: Dorna Butuh Kita!

10 Oct 2026, 21:36 WIBKab. Lombok Tengah3 min read

Muhammad Nasir

News

Channel

Add Us on Google

Perpanjangan Kontrak MotoGP Mandalika, Dirut MGPA: Dorna Butuh Kita!

Sprint race MotoGP Mandalika, Sabtu (10/10/2026). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Intinya Sih

Perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika setelah 2026 masih dibahas oleh InJourney, Kemenkeu, Kemenpora, Danantara, dan Dorna; MGPA menyebut arah pembicaraan awal positif.
Aturan baru mengharuskan IMI terlibat dalam pembahasan sebagai regulator balap motor. Komitmen periode 2027–2029 telah dibicarakan, tetapi detailnya masih bersifat rahasia.
Negosiasi awal dengan Dorna mencakup hosting fee. Bappenas memberi rekomendasi sebagai rujukan ITDC, sementara pendanaan biaya besar tersebut disebut berasal dari pemerintah pusat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Lombok Tengah, IDN Times - Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Ananda Mikola mengungkapkan perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika masih dalam proses pembahasan dengan Dorna Sports (sekarang MotoGP Sports Entertainment Group). Pembicaraan awal sudah dilakukan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Danantara Indonesia.

Namun pembahasan awal mengenai perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika menuju ke arah yang positif. "Karena Dorna sudah merilis daripada kalendernya (kalender MotoGP 2027). Jadi memang Dorna butuh kita (Indonesia)," kata Ananda di Mandalika, Sabtu (10/10/2026).

1. Aturan baru harus melibatkan IMI

Dirut MGPA, Ananda Mikola. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dia mengungkapkan dalam aturan yang baru, Ikatan Motor Indonesia (IMI) juga harus dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Hal itulah yang juga dibahas bersama Dorna dalam pertemuan itu. Selama ini, kata dia, IMI berperan sebagai regulator dalam olahraga balap sepeda motor.

"Ibaratnya kalau ini wasit, yang mana nggak boleh komersil. Jadi kemarin kita membicarakan soal itu, masalah teknis dan komit yang pertama, 2027 sampai 2029, itu rencananya yang kemarin sudah disuarakan, tapi konfidensial," ungkapnya.

2. Masih ada pembahasan lanjutan

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka menambahkan bahwa masih ada pembahasan-pembahasan lanjutan dengan Dorna Sports terkait perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika. Kontrak MotoGP Mandalika sendiri berakhir pada 2026 ini.

"Pertanyaannya, apakah pemerintah ini sudah mematangkan? Belum, sama sekali belum, karena setelah rapat kemarin akan ada meeting-meeting berikutnya. Sebagai pemerintah, BUMN, teknis, itu ada mekanismenya dan itu tidak mudah," jelas Troy.

Namun dia mengatakan prospek untuk perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika mengarah positif. "Insyaallah positif, tapi itu masih belum seperti apa," kata dia.

3. Negosiasi hosting fee telah dilakukan dengan Dorna Sports

Penonton keluar dari Sirkuit Mandalika usai menonton sprint race MotoGP Mandalika, Sabtu (10/10/2026). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Troy mengungkapkan negosiasi antara Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Kepala BP BUMN, Wakil Menteri Keuangan dan Direktur Utama InJourney dengan Dorna Sports telah dilakukan di Kantor Danantara di Jakarta. Pembahasan itu merupakan tahapan awal pembicaraan perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika termasuk mengenai hosting fee.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 itu menambahkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memberikan rekomendasi kepada Menpora, Menteri Pariwisata (Menpar)dan Wakil Gubernur NTB terkait pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika.

Rekomendasi Bappenas itu dalam bentuk buku yang berjudul "MotoGP Mandalika 2025: Akselerasi Ekonomi, Citra, dan Pariwisata" diberikan kepada kementerian terkait dan Pemprov NTB. Buku yang berisi rekomendasi Bappenas itu menjadi rujukan ITDC terkait pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika.

"Bappenas memberikan rekomendasi berdasarkan proses yang dilakukan dari studi banding segala macam kemudian dicek semua partner. Semua berperan tapi sesuai porsi masing-masing. Tapi kalau bicara hosting fee ini uang besar, semua dari pemerintah pusat," jelas Troy.