Pengamat Sebut Target PAD Lotim Tak Realistis dan Membebani Masyarakat

Target PAD tersebut akan membebani Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena sebagai eksekutor program pemerintah, mereka harus bekerja ekstra untuk mencapai target PAD. Dampaknya, tugas utama OPD sebagai pelayanan dan administrasi menjadi terganggu. Bahkan untuk mencapai target tersebut, Pemkab Lotim mengerahkan tenaga PNS dan  honorer dari seluruh OPD, sebagai  tukang tagih ke objek pajak dan retribusi.

Selain itu, target tersebut hanya akan membebani masyarakat, karena akan berdampak terhadap naiknya tagihan retribusi atau pajak yang dibayarkan. " Mereka lupa, jika tugas pemerintah itu adalah administrasi dan pelayanan, sekarang masak jadi tukang tagih," jelasnya.

Menurut Dr Maharani, untuk bisa memaksimalkan penerimaan PAD Pemkab Lotim harus, memiliki strategi baru menggali potensi yang ada.Untuk bisa mencapai target tersebut, Pemkab Lotim harus mengandalkan dan menggali potensi PAD yang berkelanjutan, bukan mengandalkan PAD yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) seperti MBLB yang kedepannya akan habis.

"PAD tertinggi itu bersumber dari pajak MBLB, tiap tahun Pemkab Lotim memperoleh Rp14 miliar dari target Rp 18 miliar, tetapi ini lima tahun kedepan akah habis, lalu apa yang bisa diandalkan lagi," jelas Maharani.

Untuk itu, dirinya mendorong Pemkab Lotim fokus pada potensi dasar yang dimiliki yaitu di sektor pertanian. Sektor pertanian sebut Maharani merupakan sektor yang menyumbang PDRB terbesar bagi Lombok Timur yaitu 27 persen, sementara sektor pariwisata yang selalu menjadi andalan hanya menyumbang 1 persen. 

"Pemkab harus terbuka dan melihat potensi yang sebenarnya, kenapa tidak fokus aja kepada sektor pertanian, misalnya pengolahan produk hasil pertanian," ungkapnya.

Pendapat berbeda diungkapkan, Ketua DPRD Lotim Murnan. Ia menyebut justru target PAD sebesar Rp586 miliar tersebut sangat realistis mengingat banyaknya sumber potensi PAD yang belum digali secara maksimal. Bahkan Murnan menyandingkan dengan Kota Mataram yang berhasil memungut PAD sebesar Rp400 miliar.

Menurutnya potensi sumber PAD Lotim jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Kota Mataram. Untuk itu, politikus PKS ini mengapresiasi Pemkab Lotim yang berinisiatif mengusulkan penyesuaian Perda Pajak dan retribusi, agar semua potensi objek pajak bisa masuk dan target bisa terealisasi.

"Potensi kita tidak kalah dengan Mataram, masa kita tidak bisa seperti mereka, ada banyak potensi yang belum digali secara maksimal," pungkasnya.