Pemprov NTB Temukan Salah Kelola Aset di Gili Trawangan

Pemprov NTB telah memutus kontrak pengelolaan aset dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) pada September 2021 setelah investor dinilai tidak serius, membiarkan lahan terlantar selama puluhan tahun hingga dikuasai oleh masyarakat. Namun, sejak aset tersebut kembali ke pengelolaan Pemprov NTB, belum ada perkembangan berarti dalam penataan aset di Gili Trawangan.

Kejaksaan Tinggi NTB pun turut melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan aset tersebut. Menurut Mawardi, kompleksitas masalah di Gili Trawangan menghambat proses penyelesaian hingga kini. Sekitar 700 warga tercatat telah menguasai aset daerah milik Pemprov NTB di Gili Trawangan, dengan hanya 10 persen di antaranya yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Sebagian besar masyarakat belum mau bekerja sama dengan Pemprov NTB, karena adanya oknum yang menyewakan lahan kepada investor asing hingga tahun 2035, bahkan ada yang mencapai 90 tahun,” kata Mawardi.

Pemprov NTB telah menawarkan solusi bagi masyarakat dan investor asing yang terikat dalam kontrak sewa ilegal. Mawardi menyarankan agar masyarakat dan investor membentuk perusahaan bersama yang dapat bekerja sama dalam pemanfaatan aset di Gili Trawangan.

"Tapi usulan ini belum diterima oleh oknum masyarakat, sementara investor asing sudah menyatakan kesediaan," ungkapnya.

Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, Mawardi mendorong para investor asing yang dirugikan agar mengajukan gugatan perdata terhadap oknum warga yang telah menerima uang sewa. Gugatan ini diharapkan dapat membantu para investor mendapatkan kembali uang mereka dan membuka peluang kerja sama legal dengan pemerintah daerah.

Ia menyebut sudah ada putusan pengadilan yang memerintahkan oknum warga mengembalikan uang sewa kepada investor senilai Rp1,4 miliar. "Investor bisa menggugat secara perdata untuk meminta pengembalian uang sewa, karena sudah ada putusan hukum terkait hal ini," pungkas Mawardi.