Pemprov NTB Ditagih oleh Kontraktor Soal Utang Rp300 Miliar

13 Mar 2023, 14:20 WIB

Ilustrasi beban utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Mataram, IDN Times - Para kontraktor yang mengerjakan program reguler dan pokok-pokok pikiran (pokir) Pemprov NTB tahun 2022 menagih pembayaran utang sebesar Rp300 miliar. Sementara, Pemprov NTB menyatakan utang tersebut akan dibayarkan pada tahun 2023 ini.

"Terkait utang Pemprov NTB, dalam APBD 2023 sudah dianggarkan penyelesaian kewajiban terhadap pihak ketiga. Cuma realisasi pembayarannya sangat tergantung dari realisasi pendapatan daerah. Tapi targetnya dalam semester I tahun 2023, semua kewajiban kepada pihak ketiga tuntas," kata Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi NTB Wirawan Ahmad di Mataram, Senin (13/3/2023).

1. Pembayaran utang disesuaikan ketersediaan kas daerah

Asisten III Setda Provinsi NTB Wirawan Ahmad. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dia menjelaskan pembayaran utang ratusan miliar tahun 2022 itu disesuaikan dengan ketersediaan kas daerah. Pihaknya berharap, akselerasi pencapaian target pendapatan daerah tahun 2023 sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam APBD 2023. Namun, Wirawan menjelaskan penyaluran anggaran 2023 berbeda dengan 2022. Misalnya penyaluran dana alokasi umum (DAU). Pada tahun anggaran 2022, penyaluran DAU dilakukan setiap bulan atau 1 per 12.

Pada tahun anggaran 2023, penyaluran DAU dari pemerintah pusat dibagi 2, yaitu DAU earmarked dan DAU non earmarked. Untuk DAU non earmarked disalurkan 1 per 12, sedangkan DAU earmarked disalurkan bertahap seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Pemprov NTB minta kontraktor memaklumi

Ilustrasi pekerjaan proyek.(ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa ini meminta kontraktor memaklumi keterlambatan pembayaran utang ratusan miliar tersebut.enurutnya, tidak ada maksud Pemprov NTB mengalihkan prioritas belanja ke prioritas yang lain. Hanya saja, pembayaran utang itu menyesuaikan dengan ketersediaan kas daerah.

"Tapi percayalah semua kewajiban Pemda akan dilunasi tahun 2023. Mohon bersabar," katanya.

3. Sangat tergantung realisasi pendapatan daerah

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Disinggung mengenai utang kepada kontraktor yang terus berulang setiap tahun, Wirawan menjelaskan hal itu tergantung realisasi pendapatan daerah. Apabila target pendapatan daerah tercapai 100 persen maka dipastikan tidak ada belanja yang tidak dibayar pada tahun anggaran berkenaan.

Tetapi jika target pendapatan tidak terealisasi 100 persen, sementara target belanja terealisasi maka pasti akan ada belanja yang dibayarkan tahun berikutnya. "Sebenarnya sudah disetting bahwa target pendapatan daerah ditambah target pembiayaan penerimaan balance dengan target belanja ditambah pengeluaran pembiayaan," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir menyebutkan utang pemerintah provinsi kepada kontraktor yang belum bisa dilunasi tahun 2022 tersisa Rp300 miliar dari sebelumnya Rp350 miliar. Utang Pemprov NTB ini terdiri dari berbagai program reguler dan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD NTB. Seluruh utang itu berasal dari program fisik yang sudah selesai dikerjakan kontraktor.