Sejumlah Pekerja di NTB akan Turun Demo di Peringatan 'May Day'
Baliho ucapan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalilah di depan Kantor Disnakertrans NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Seribuan pekerja dari Konferedasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) NTB akan menggelar aksi demonstrasi pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023. Ada tiga titik yang menjadi lokasi aksi demonstrasi yaitu Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kantor Bupati Lombok Timur dan Kantor Bupati Dompu.
Ketua KSPN Wilayah NTB Lalu Iswan Muliadi menyebutkan estimasi jumlah massa aksi sekitar seribuan orang di tiga titik tersebut. KSPN Kabupaten/Kota di NTB sudah mengajukan surat izin mengelar aksi demonstrasi ke pihak kepolisian.
"Untuk Lombok Timur estimasi massa 500 orang, Dompu sekitar 100-an orang dan di Kantor Gubernur NTB sekitar 400-an orang, gabung antara Mataram dan Lombok Barat. Jadi untuk May Day tahun ini, KSPN NTB rencana turun di 3 titik," kata Iswan dikonfirmasi IDN Times, Senin (1/5/2023).
1. Aksi demo digelar besok
Ilustrasi buruh atau pekerja saat demonstrasi. (IDN Times/Irfan Fathurohman)Iswan menjelaskan aksi demo seribuan pekerja dari KSPN NTB itu akan digelar besok, Selasa (2/5/2023). Aksi demonstrasi yang digelar berdasarkan instruksi KSPN Pusat. KSPN Pusat sendiri akan menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara pada Senin (1/5/2023).
"Instruksi dari federasi maupun konfederasi sudah jelas. Kalau untuk di pusat nanti tanggal 1 Mei, unjuk rasa ke Istana Negara. Untuk di NTB, teman-teman daerah juga meminta. Jadi, kebetulan surat untuk Lombok Timur sudah masuk ke Polres. Untuk Lombok Barat dan Kota Mataram akan gabung ke Pemprov sedang konsolidasi suratnya masuk," jelasnya.
Baca Juga: Investor Tertarik Kembangkan Wisata Balon Udara di Kota Mataram
2. Sampaikan lima tuntutan
Seorang pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) memakai masker bertuliskan Tolak Omnibus Law saat berunjuk rasa menuju Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/10/2020) (ANTARA FOTO/Moch Asim)Iswan menyebutkan ada lima tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah. Pertama, membatalkan UU Cipta Kerja. Kedua, menuntut upah layak bagi pekerja, bukan upah minimum. Ketiga, meminta Pemprov NTB terbuka dalam perekrutan pekerja di perusahaan yang ada di NTB.
"Sehingga miskomunikasi atau negative thinking kami apakah calo atau oligarki itu paling tidak diminimalkan," katanya.
Keempat, apabila ada pekerja lokal yang ingin ikut serta dalam pembangunan paling tidak proses perizinan tidak berbelit-belit. Karena yang terjadi di lapangan, perusahaan- perusahaan besar gampang mendapatkan perizinan sedangkan perusahaan kecil cukup sulit dan berbelit-belit.
"Kelima, kami meminta aparat penegak hukum apabila ada serikat pekerja yang menyampaikan laporan ada perusahaan yang melanggar ketentuan, supaya diatensi. Karena ada stigma di lapangan setiap ada laporan stagnan, tidak jelas tindaklanjutnya," ucap Iswan.
3. Berharap tidak ada demo di Mataram
Kepala Disnaker Kota Mataram Rudi Suryawan. (IDN Times/Muhammad Nasir)Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Rudi Suryawan berharap tidak ada aksi unjuk rasa pada peringatan May Day di Kota Mataram. Pada peringatan May Day 2023 di kota Mataram, akan digelar seminar dan diskusi dengan mengundang serikat pekerja.
"Kemungkinan provinsi juga akan mengadakan seminar. Mudah-mudahan tidak ada demo di Mataram," harapnya.
Dia berharap antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja dapat menciptakan situasi yang aman dan nyaman. Selain itu, pekerja dan pengusaha dapat sama-sama memberikan imbal balik.
Baca Juga: KSPN Minta Pemda NTB Tidak Menelan Mentah-mentah Isi UU Cipta Kerja
