Rencana Kenaikan Harga BBM, Gubernur NTB: Fraksi Saya di DPR Menolak
Gubernur NTB Zulkieflimansyah (Dok Diskominfotik NTB)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Zulkieflimansuah menanggapi rencana Pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar dan pertalite. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan fraksi PKS di DPR RI menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi.
Tetapi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dirinya akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. "Kalau fraksi saya di DPR menolak," kata Gubernur Zulkieflimansyah dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (31/8/2022) sore.
1. Ikuti kebijakan pemerintah pusat
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung RajasaGubernur mengatakan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dirinya akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ia mengatakan jangan berspekukasi dulu sebelum harga BBM subsidi benar-benar naik.
"Kita akan mencoba mengikuti terus sampai betul-betul naik. Jangan berspekulasi dulu," ucapnya.
Baca Juga: Sirkuit Mandalika Ditutup Mulai Besok
2. Gubernur inginkan pemberian bantuan dalam bentuk produk lokal
Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan bantuan JPS Gemilang pada saat pandemik COVID-19. (dok. Diskominfotik NTB)Apabila harga BBM subsidi dinaikkan dan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Gubernur berharap bantuan yang diberikan jangan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT).
Tetapi, mantan anggota DPR RI tiga periode ini, bantuan yang diberikan pemerintah berbentuk produk lokal. Seperti jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang yang diberikan Pemprov NTB saat pandemik COVID-19.
"Itu akan banyak membantu UMKM kita," katanya.
3. Siapkan dana di APBD Perubahan
Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi (IDN Times/Muhammad Nasir)Sementara itu, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan pihaknya sedang menyiapkan anggaran dalam APBD Perubahan 2022. Pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah menyikapi kondisi kekinian seperti penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) dan antisipasi inflasi pangan.
"Kami TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sedang memfornulasikan semua arahan tersebut sesuai kemampuan daerah mencermati fenomena nasional yang terjadi," kata Gita.
Berdasarkan hasil rapat terakhir dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Pemda diminta mengalokasikan APBD untuk mengantisipasi inflasi. "Pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah daerah melalui APBD bekerja bersama-sama menghadapi situasi yang sedang tidak baik-baik saja," tandasnya.
Baca Juga: NTB Kembangkan Ekowisata Kurma di Lombok dan Sumbawa
