Pj Gubernur NTB Persilakan Pejabat yang Barmanuver untuk Mundur
Ilustrasi mutasi pejabat. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengungkapkan ada pejabat eselon II yang bermanuver akan mundur apabila dirinya terpilih menjadi Pj Gubernur NTB. Selain itu, ada oknum pejabat yang juga mendiskreditkan dirinya.
Setelah menjadi Pj Gubernur NTB, Gita menagih janji pejabat yang mau mundur tersebut. Dalam tiga hari terakhir, ia menunggu apakah oknum pejabat tersebut mengajukan pengunduran diri atau masih tetap ingin bergabung untuk mewujudkan NTB Maju Melaju.
"Saya tahu ada teman-teman (kepala OPD) yang dengan kehadiran saya (Pj Gubernur) bahkan sudah ada yang mengatakan daripada ingin tetap bergabung lebih baik keluar. Dua, tiga hari ini saya menunggu apakah tekad untuk keluar yang tidak membersamai itu tidak dilanjutkan ataukah ada perubahan," kata Gita pada Sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 - 2026 di Mataram, Jumat (22/9/2023).
1. Gita : siapa menabur angin akan menuai badai
Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)Gita mengatakan siapa yang menabur angin akan menuai badai. Dalam beberapa hari terakhir, dia masih sabar menunggu oknum pejabat yang mau mundur. Tetapi, dia berharap tetap solid dalam satu perahu bersama untuk membawa NTB Maju Melaju.
"Siapa berani menabur angin, dia pasti menuai badai. Mari kita tetap berjalan, saya berharap kita menatap bersama NTB ke depan," ajaknya.
Gita juga mengungkapkan ada oknum pejabat yang mendiskreditkan dan menyebut dirinya akan feodal jika menjadi Pj Gubernur NTB.
"Sayup-sayup saya mendengar ada juga yang mendiskreditkan saya. Gita terlalu feodal, Gita butuh dicium tangan. Gak sampai seperti itu, biasa-biasa saja," ungkapnya.
Ia menegaskan tidak butuh puji-pujian dan sanjungan yang berlebihan. Pejabat diminta bekerja dengan baik dan mengakhiri karier sebagai pejabat dengan baik pula.
"Tapi selama ini saya merasa, kita sudah berteman, ternyata ada situasi yang lain. Tersadar saya, kita berada di kasur yang sama tetapi kita bermimpi yang lain," ucapnya.
Baca Juga: [WANSUS] Pj Gubernur Langsung Ganti Tagline NTB, Segera Rombak Pejabat
2. Normalisasi tata kelola birokrasi
Sekda NTB Lalu Gita Ariadi memberikan pengarahan kepada ASN pada hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama lebaran 2022 (IDN Times/Muhammad Nasir)Dalam waktu dekat, dirinya akan melakukan perombakan pejabat yang disebut dengan istilah normalisasi tata kelola birokrasi. Gita sudah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Nasir sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB.
Baginya, lokomotif utama pembangunan NTB di masa transisi ini adalah birokrasi. Untuk itu, dalam memaksimalkan peran birokrasi Pemprov NTB pada masa transisi ini, dirinya segera melakukan normalisasi tata kelola birokrasi.
"Saya sudah menetapkan Plh Sekda adalah Drs. Muhammad Nasir, Kepala BKD. Dengan tugas utama mengawal dan melakukan normalisasi tata kelola birokrasi," katanya.
3. Tak boleh ada stagnasi pembangunan di NTB
Serah terima jabatan dari Gubernur NTB periode 2018 - 2023 Zulkieflimansyah ke Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)Gita menjelaskan masa pengkhidmatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalilah periode 2018 - 2023 telah usai. Dengan berakhirnya masa pengkhidmatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, tidak boleh ada stagnasi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
Pemerintahan di NTB harus tetap berjalan hingga keluarnya hasil Pilkada serentak 2024. Sehingga, Presiden menetapkan Pj Gubernur NTB untuk memastikan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak berjalan dengan berkualitas.
"Dari makna itu, kita tidak boleh berhenti, maka kita harus tetap bergerak maju dan melaju mengejar berbagai ketertinggalan yang ada," ujarnya.
Dalam sebuah perenungan, kata Gita, ia menemukan tagline NTB Maju Melaju. Diksi maju merupakan bagian integral dari Kabinet Indonesia Maju. Artinya, kebijakan nasional dipastikan dikawal di NTB pada masa transisi pemerintahan ini.
"Jadi apa yang menjadi kebijakan nasional kita pastikan soft landing di daerah kita. Bagaimana penanganan stunting dan pengendalian inflasi. Maka kebijakan nasional itu harus juga mewarnai kerja-kerja kita di NTB," ucapnya.
Baca Juga: Penonton MotoGP Disiapkan 175 Bus Gratis ke Dalam Sirkuit Mandalika
