Pemprov NTB Tetapkan Biaya Pilgub 2024 Sebesar Rp160 Miliar
Sekda NTB Lalu Gita Ariadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB menetapkan estimasi kebutuhan biaya Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB tahun 2024 sebesar Rp160 miliar. Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk KPU NTB sebesar Rp130 miliar dan Bawaslu NTB sebesar Rp30 miliar.
"Sekitar Rp130-an miliar untuk KPU dan Bawaslu Rp30 miliar. Itu sudah sepakat item-itemnya, misalnya honor petugas ad hoc mengacu kepada apa, kita sudah sepakat juga," kata Sekda NTB Lalu Gita Ariadi di Mataram, Kamis (3/8/2023).
1. Pemprov NTB tanggung honor PPK dan PPS
Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 mengikuti ujian tertulis dengan menggunakan computer assisted test (CAT) yang digelar KIP Kota Banda Aceh. (Dokumentasi KIP Kota Banda Aceh untuk IDN Times)Ketua TAPD Pemprov NTB ini menjelaskan pihaknya telah menyepakati dengan Pemda Kabupaten/Kota terkait honorarium petugas adhoc. Pemprov NTB menanggung honor untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan. Sedangkan Pemda Kabupaten/Kota menanggung honor untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Partarlih).
"Itu item-item yang sudah kita sepakati," terang Gita.
KPU NTB telah menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 di NTB sebanyak 16.243 TPS. Tersebar di 1.166 desa/kelurahan pada 117 kecamatan di NTB. Jumlah TPS terbanyak berada di Lombok Timur sebanyak 4.010 TPS. Kemudian Lombok Tengah sebanyak 3.316 TPS, Lombok Barat 2.207 TPS, Bima 1.588 TPS, Sumbawa 1.534 TPS, Kota Mataram 1.248 TPS, Dompu 755 TPS, Lombok Utara 749 TPS, Sumbawa Barat 432 TPS, dan Kota Bima 404 TPS.
KPU NTB juga telah menetapkan DPT sebanyak 3.918.291 orang. Jumlah pemilih terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur mencapai 985.385 orang. Kemudian Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 772.406 pemilih, dan Lombok Barat 517.819 pemilih.
Selanjutnya, Bima 376.525 pemilih, Sumbawa 367.987 pemilih dan Kota Mataram 315.549 pemilih. Sedangkan 4 kabupaten lainnya, dengan rincian Dompu 184.460 pemilih, Lombok Utara 183.391 pemilih, Kota Bima 112.347 pemilih dan Sumbawa Barat 102.442 pemilih.
Baca Juga: Jadwal dan Harga Tiket Baru Rute Lombok - Banyuwangi 3 Agustus 2023
2. Menjadi acuan penghitungan biaya Pilkada di 10 kabupaten/kota
.jpg)
Ilustrasi pilkada serentak. IDN Times/Mardya ShaktiGita menjelaskan kesepakatan ini menjadi acuan 10 Pemda Kabupaten/Kota di NTB untuk menghitung kebutuhan anggaran Pilkada serentak 2024. Artinya, ada sharing anggaran antara Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Gita mengatakan besaran anggaran Pilkada di 10 kabupaten/kota segera dihitung berdasarkan kesepakatan yang ada. Sedangkan untuk Pilgub NTB kebutuhan anggarannya sekitar Rp160 miliar.
"Satu atau dua hari ini akan jadi angka besaran anggaran Pilkada di masing-masing kabupaten/kota," ucapnya.
3. NPHD ditandatangani Desember mendatang
Ilustrasi pilkada serentak. (IDN Times/Mardya Shakti)Setelah adanya kesepakatan mengenai besaran anggaran Pilgub NTB 2024, selanjutnya dianggarkan dalam APBD Perubahan 2023. Setelah itu, penandatanganan Naskah Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu akan dilakukan pada Desember mendatang.
"Jadi angka tadi yang tertuang di NPHD. Termasuk nanti kita akan bahas konkret untuk anggaran untuk keamanan, ini masih kita catat, sinkronisasi lagi," tandas Gita.
Sebagai gambaran, awalnya KPU NTB mengajukan anggaran Pilgub 2024 sebesar Rp377 miliar dengan asumsi seluruh pembiayaan dicover provinsi. Kemudian ada komponen yang dikoreksi salah satunya masih menghitung pilkada dalam kondisi pandemik.
Di mana, ada anggaran untuk pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan dan pengadaan alat pelindung diri. Setelah biaya tersebut dikeluarkan, anggaran Pilkada terkoreksi menjadi Rp250 miliar. Tetapi anggaran sebesar itu masih belum ada cost sharing antara Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota.
Baca Juga: Jadwal dan Harga Tiket Baru Penyeberangan Lombok - Bali 3 Agustus 2023
