Pemerintah Pusat Gelontorkan APBN Rp25,33 Triliun di NTB Tahun 2024

Ada 7 proyek strategis nasional berpagu besar di NTB

Mataram, IDN Times - Pemerintah Pusat menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25,33 triliun di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2024 mendatang.

Anggaran yang digelontorkan terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp8,3 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp17,03 triliun.

"Terjadi penurunan untuk alokasi BPP tetapi ada kenaikan sebesar 4,60 persen untuk Transfer Ke Daerah (TKD)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB Teguh Dwi Nugroho saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (12/12/2023).

1. Pagu belanja negara tahun 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun

Pemerintah Pusat Gelontorkan APBN Rp25,33 Triliun di NTB Tahun 2024IDN Times/Arief Rahmat

Teguh menjelaskan Pemerintah Pusat dan DPR RI telah menyetujui pagu belanja negara tahun 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun. Angka ini meningkat 8,6 persen dibandingkan APBN 2023.

Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun.

"Dari belanja APBN sebesar Rp3.325,1 triliun tersebut, alokasi untuk Provinsi NTB sebesar Rp25,33 triliun dengan rincian berupa BPP sebesar Rp8,3 triliun dan TKD sebesar Rp17,03 triliun," jelasnya.

Baca Juga: Kasus Honor Stafsus, Kejati Periksa Belasan Pejabat Pemprov NTB

2. Dialokasikan untuk ratusan satker

Pemerintah Pusat Gelontorkan APBN Rp25,33 Triliun di NTB Tahun 2024Penyerahan DIPA 2024 untuk satker di NTB, Selasa (12/12/2023). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Teguh menambahkan dari pagu BPP sebesar Rp8,3 triliun tersebut dialokasikan kepada 377 Satker kementerian/lembaga di NTB. Dengan rincian, diterima Satker Kantor Pusat sebesar Rp1,8 triliun (21,63%); Satker Kantor Daerah Rp6,32 Triliun (76,03%); Satker Dekonsentrasi Rp0,05 Triliun (0,54%) dan Satker Tugas Pembantuan sebesar Rp0,15 triliun (1,80%).

Jika dirinci per jenis belanja, pagu tersebut digunakan untuk Belanja Pegawai Rp3,26 triliun (39,29%); Belanja Barang Rp3,46 triliun (41,68%); Belanja Modal Rp1,56 triliun (18,79%); dan Bansos Rp0,02 triliun (0,24%)

Sedangkan pagi TKD untuk Provinsi NTB sebesar Rp17,03 triliun, berupa Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,13 triliun (6,66%), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp10 triliun (58,74%); DAK Fisik Rp1,71 triliun (10,03%); DAK Non Fisik Rp2,89 triliun (16,98%); Insentif Fiskal Rp0,1 triliun (0,58%), dan Dana Desa Rp1,12 triliun (6,57%).

3. 7 proyek strategis nasional di NTB tahun 2024

Pemerintah Pusat Gelontorkan APBN Rp25,33 Triliun di NTB Tahun 2024Proyek pembangunan Bendungan Meninting. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Teguh menambahkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp8,3 triliun dalam APBN 2024 di NTB, diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi. Baik sasaran jangka pendek maupun menengah dan panjang, mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial.

Serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antargolongan dan antar wilayah.

Sedangkan TKD sebesar Rp17,03 triliun pada 2024 di NTB menitikberatkan pada usaha-usaha untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi.

Serta memperkuat earmarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Teguh menyebutkan anggaran 2024 akan dialokasikan untuk 7 proyek strategis nasional, antara lain:

  1. Lanjutan Pembangunan Bendungan Meninting pagu Rp482,53 miliar
  2. Pembangunan RSPTN Universitas Mataram pagu Rp177,24 Miliar
  3. Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima pagu Rp110,54 miliar
  4. Lanjutan Pelebaran Jalan Pemenang - Bayan - Sembalun pagu Rp76,59 miliar
  5. Penataan Kawasan 3 Gili pagu Rp31,35 miliar
  6. Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Mandalika - Mataram pagu Rp28,55 miliar
  7. Penggantian Jembatan Meninting B pagu Rp22,21 miliar

Baca Juga: Jadwal Kapal Rute Lombok - Bali pada Selasa 12 Desember 2023

Topik:

  • Linggauni

Berita Terkini Lainnya