NTB Kirim 17.325 TKI ke Malaysia selama 6 Bulan, Remitansi Malah Turun
Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. (IDN Times/Sunariyah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB mencatat jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke Malaysia selama 6 bulan, sebanyak 17.325 orang. Belasan ribu TKI asal NTB itu dikirim sejak 20 Agustus 2022 hingga Januari 2023.
Selain itu, sebanyak 8.000 TKI asal NTB juga dikirim ke 11 negara penempatan. Meskipun jumlah TKI ke Malaysia tertinggi dibandingkan negara penempatan lainnya, namun remitansinya jauh lebih rendah dari Jepang. Remitansi tertinggi TKI NTB justru berasal dari Timur Tengah.
“Saya harap ke depannya kerja sama antara Indonesia dengan Malaysia, khususnya dengan provinsi terjalin lebih baik lagi dan kalau bisa ada peningkatan perhatian pada kesejahteraan,” kata Kepala Disnakertrans Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi di Mataram, Jumat (3/3/2023).
1. Remitansi TKI NTB selama 2022 sebesar Rp609,84 miliar
Ilustrasi Uang Riyal (IDN Times/Umi Kalsum)Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat jumlah remitansi atau uang yang dikirim TKI NTB dari luar negeri pada tahun 2022 menurun dibandingkan 2021. Pada tahun 2022, BPS mencatat remitansi TKI NTB sebesar Rp 609,84 miliar, turun hampir separuh dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp1,02 triliun.
Pada triwulan I tahun 2022 remitansi TKI NTB sebesar Rp156,7 miliar, triwulan II sebesar Rp256,67 miliar, triwulan III sebesar Rp96,68 miliar dan triwulan IV sebesar Rp99,76 miliar lebih. Remitansi TKI NTB itu dikirim lewat Bank Indonesia dan PT. Pos Indonesia. Jumlah remitansi yang dikirim lewat Bank Indonesia sebesar Rp284 miliar lebih dan PT. Pos Indonesia sebesar Rp325,83 miliar lebih.
Baca Juga: Hari Pertama WSBK Mandalika Sepi Penonton
2. Sejumlah P3MI belum menerapkan zero cost
Kepala Disnakertrans Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi. (IDn Times/Muhammad Nasir)Aryadi menjelaskan penempatan TKI di sektor perkebunan sawit ke Malaysia tidak dipungut biaya alias zero cost. Tetapi fakta di lapangan ditemukan sejumlah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) belum menerapkan zero cost.
Untuk itu, ia meminta agar P3MI dan perusahaan Malaysia saling kerja sama dan mengawasi. Di sisi lain, Pemda terus mempersempit ruang permainan calo. Dimana, proses pendaftaran dan rekrutmen calon TKI menggunakan aplikasi SIAPKerja.
Data-data diinput sendiri oleh calon TKI sesuai persyaratan yang ditentukan. P3MI baru bisa melanjutkan proses ID ke Disnaker melalui aplikasi bila dokumen yang diinput calon TKI sudah sinkron atau benar. Sehingga, kata Aryadi, sulit bagi para calo untuk memalsukan data calon TKI karena akan ditolak oleh sistem.
"Oleh karena kami minta kerja samanya dengan kabupaten/kota dan seluruh perusahaan baik di Malaysia maupun P3MI untuk menutup setiap celah yang dapat merugikan CPMI dan kita semua," harapnya.
3. 2.400 job order penempatan PRT ke Arab Saudi
Ilustrasi TKW. IDN Times/Helmi ShemiMantan Kepala Diskominfotik Provinsi NTB ini penggunaan sistem satu kanal atau One Channel System (OCS) untuk penempatan TKI ke Malaysia yang telah diterapkan sejak 2021. Hal ini telah berhasil menekan biaya penempatan dan menyederhanakan prosedur penempatan, sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di kedua negara.
Keberhasilan pola penempatan menggunakan OCS ini membuat pemerintah Indonesia kembali menerapkannya dalam penempatan TKI ke Arab Saudi. Setelah penempatan ke negara- negara di kawasanTimur Tengah ditutup sejak 2015, khusus untuk pembantu rumah tangga (PRT), kini pemerintah Indonesia kembali membuka penempatan, hanya untuk Arab Saudi.
Pemerintah telah menandatangani MoU dengan Arab Saudi terkait OCS ini. Aryadi menyebutkan ada 2.400 job order yang dibuka dengan 4 perusahaan atau P3MI yang ada di NTB telah mendapat izin perekrutan.
"Pemerintah Indonesia sangat ketat dalam mengawasi regulasi proses rekrutmen untuk ke Arab Saudi ini. Karena itu, kami mengingatkan agar P3MI selalu kembali kepada UU no 18 Tahun 2017 sebagai landasan hukum," pintanya.
Sementara, Ketua Asosiasi Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (APPMI) NTB Muazzim Akbar mengungkapkan program zero cost pemberangkatan calon TKI sudah diberlakukan perusahaan perkebunan sawit Malaysia, Felda Plantation Management Sdn Bhd. Dengan adanya zero cost, calon TKI tinggal mempersiapkan diri dan mengikuti administrasi secara prosedural.
“Setelah dokumen lengkap, CPMI sudah bisa berangkat tanpa biaya sama sekali untuk bekerja di Malaysia. Bahkan fasilitas dan perlindungan PMI pun terjamin,” terang Muazzim.
Baca Juga: Ruben Rinaldi Sapu Bersih FP1 dan FP2 WSBK Mandalika 2023
