KPU Ajukan Anggaran Pilgub NTB Rp377 Miliar, TAPD Pangkas 60 Persen
Ketua TAPD Pemprov NTB Lalu Gita Ariadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB memangkas anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 mencapai 60 persen dari usulan yang disampaikan KPU NTB. Sebelumnya, KPU NTB mengajukan usulan anggaran Pilgub NTB 2024 sebesar Rp377 miliar.
Artinya, TAPD Pemprov NTB memangkas lebih dari Rp200 miliar anggaran yang diajukan KPU NTB. Pemangkasan anggaran tersebut lantaran adanya efisiensi karena pelaksanaan Pilgub NTB 2024 bersamaan dengan Pilkada Bupati/Wali Kota di 10 kabupaten/kota di NTB.
"Dari Rp377 miliar yang diusulkan oleh KPU NTB, sudah kami potong 60 persen," kata Ketua TAPD Pemprov NTB Lalu Gita Ariadi di Mataram, Jumat (23/6/2023).
1. Pemprov NTB berbagi beban dengan Pemda kabupaten/kota
Ilustrasi pilkada serentak. (IDN Times/Mardya Shakti)Sekda NTB ini menjelaskan TAPD provinsi dan TAPD kabupaten/kota sedang memfinalisasi besaran dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pilgub NTB dan Pilkada kabupaten/kota. TAPD juga sudah melakukan konsolidasi dengan KPU NTB dan Bawaslu NTB, telah disepakati item-item pembiayaan wajib yang dilaksanakan pada Pilkada serentak 2024.
Dari hasil konsolidasi tersebut, disepakati mana item anggaran yang ditanggung Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota. "Ketemu ini beban kabupaten/kota dan beban provinsi dengan KPU dan Bawaslu bahwa ini riil. Inilah dasar kabupaten/kota untuk menerima atau menolak besaran yang diusulkan oleh KPU dan Bawaslu kabupaten/kota termasuk dukungan penyiapan keamanan," terangnya.
Baca Juga: Jadi Temuan BPK, AMNT Akui Belum Setor Dana Bagi Hasil Tambang
2. Anggaran Pilkada nuansa pandemik COVID-19 dicoret
Ilustrasi pemungutan suara atau pencoblosan (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)Gita menambahkan TAPD provinsi dan TAPD kabupaten/kota akannkembali bertemu untuk mensimulasikan besaran anggaran yang disiapkan masing-masing Pemda. Pada prinsipnya, karena Pilkada serentak maka akan terjadi efisiensi anggaran.
Besarnya anggaran yang diajukan KPU NTB, karena usulan tersebut Pilkada masih dalam nuansa pandemik COVID-19. Sehingga, sekarang anggaran Pilkada yang bernuansa pandemik COVID-19 sudah dicoret.
"Anggaran yang sebelumnya pembiayaan berkaitan dengan COVID-19 dihapus. Pilkada bernuansa COVID-19 dicoret. Kemudian ada item-item yang beririsan misalnya sosialisasi Pilgub dan Pilkada bupati/wali kota. Jangan sampai terjadi duplikasi. Kita jaga akuntabilitasnya supaya tak bermasalah. Makanya kita menguliti sampai hal-hal yang sangat teknis," terangnya.
3. Anggaran Pilgub dan Pilkada serentak dialokasikan dua tahap
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), anggaran Pilgub dan Pilkada serentak 2024 dialokasikan selama dua tahap. Dimana, 40 persen dianggarkan pada tahun 2023 dan sisanya 60 persen dialokasikan pada 2024.
Pada Pilgub NTB 2024, jumlah TPS diperkirakan bertambah menjadi 8.787 dari sebelumnya 8.336. Kemudian penambahan honor penyelenggara adhoc. Misalnya, honor Ketua Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) maksimal dari Rp1,5 juta menjadi Rp2,5 juta.
Baca Juga: Biaya Daftar PMB Mandiri Dua Kali Lipat, Mahasiswa Demo Rektor Unram
