Dana Pilkada Belum Dicairkan, Mendagri Tegur 5 Kepala Daerah di NTB
Ilustrasi penghitungan suara Pileg 2024. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur lima kepala daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belum tuntas mencairkan dana Pilkada 2024. Lima kepala daerah yang ditegur adalah Bupati Bima, Bupati Dompu, Bupati Sumbawa, Bupati Lombok Timur dan Wali Kota Mataram.
Mendagri menegur kepala daerah yang belum 100 persen mencairkan dana Pilkada 2024 pada Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Bali, Selasa (30/7/2024).
Sementara, Pemprov NTB menegaskan pemerintah provinsi dan Pemda kabupaten/kota berkomitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan digelar 24 November mendatang.
1. Daftar Pemda yang belum 100 persen mencairkan dana Pilkada 2024
ilustrasi uang rupiah (unsplash.com/Mufid Majnun)Tito menyampaikan secara gamblang realisasi dana Pilkada serentak 2024 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani Pemda dengan KPU, Bawaslu, Polri dan TNI di masing-masing wilayah.
Pencarian dana Pilkada 2024 dibagi menjadi dua tahap.Tahap pertama sebesar 40 persen di tahun 2023 dan tahap kedua sebesar 60 persen di tahun 2024. Dari tiga provinsi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, hanya Bali yang sudah beres pencairan dana Pilkada 2024, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sedangkan di wilayah NTB, ada lima Pemda kabupaten/kota yang belum tuntas mencairkan dana Pilkada, baik kepada penyelenggara Pemilu maupun TNI/Polri. Lima daerah yang belum tuntas mencairkan dana Pilkada di NTB, antara lain Kabupaten Bima.
Pemda Bima masih belum mencairkan anggaran sebesar Rp16,44 miliar untuk KPU. Kemudian Bawaslu sebesar Rp8,4 miliar. Sedangkan untuk Polri dan TNI belum ada NPHD. Kemudian Pemda Kabupaten Sumbawa belum mencairkan anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp6,32 miliar dan TNI sebesar Rp0,5 miliar. Selain itu juga, Pemkot Mataram belum mencairkan anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp4,2 miliar.
Selanjutnya, Pemda Lombok Timur belum mencairkan anggaran untuk Polri sebesar Rp3 miliar dan TNI sebesar Rp1 miliar. Mendagri juga menyebut Pemda Kabupaten Dompu yang belum menandatangani NPHD dengan TNI dan Polri terkait dukungan anggaran Pilkada serentak 2024.
Baca Juga: Maju Pilgub NTB, Lalu Iqbal Ajukan Pengunduran Diri sebagai ASN Kemlu
2. Tetap komit mengalokasikan anggaran Pilkada serentak
Ilustrasi nilai uang rupih (IDN Times/Syahrial)Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi dikonfirmasi di Mataram, Rabu (31/7/2024) mengatakan pemerintah provinsi dan Pemda kabupaten/kota berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024 dengan memberikan dukungan anggaran yang dibutuhkan. penyelenggara dan TNI/Polri.
Pemprov NTB sendiri mengalokasikan anggaran untuk KPU sebesar Rp138 miliar, Bawaslu Rp36 miliar, Polri Rp38,01 miliar dan TNI Rp5 miliar. Terhadap Pemda kabupaten/kota yang belum tuntas mencairkan anggaran Pilkada kepada penyelenggara pemilu dan TNI/Polri, Pemprov NTB melakukan evaluasi APBD.
"Jadi komitmen masalah besaran dana Pilkada, seiring dengan mendekatnya waktu pilkada semua berkomitmen untuk menyukseskan pilkada termasuk dengan pengalokasian anggaran yang dibutuhkan," kata mantan Pj Gubernur NTB ini.
3. Alokasikan anggaran untuk Satpol PP dan Linmas
Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/ Syahrial)Gita menambahkan Pemprov NTB juga memberikan atensi terkait anggaran untuk Satpol PP dan Satlinmas yang ikut diterjunkan pada Pilkada serentak 2024. Sebelumnya, anggaran Pilkada hanya dialokasikan untuk KPU, Bawaslu dan TNI/Polri.
"Itu yang belum tuntas di kabupaten kota karena ada kewajiban-kewajiban mengenai anggaran pilkada yang bersusulan," kata Gita.
Berdasarkan data Kemendagri, jumlah anggota Satpol PP di NTB sebanyak 2.706 orang dan Satlinmas sebanyak 12.954 orang.
Baca Juga: Waspada Cuaca Buruk di NTB hingga 2 Agustus Akibat Gelombang Rosby
