BAKN DPR RI Usulkan 20 Persen DBHCHT untuk Sektor Pertanian
Ilustrasi petani tembakau. IDN Times/ istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengusulkan sebesar 20 sampai 25 persen dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dialokasikan untuk sektor pertanian. Sehingga petani tembakau merasakan manfaat dari DBHCHT yang diterima provinsi NTB mencapai ratusan miliar setahun.
Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya menjelaskan peruntukan DBHCHT diatur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Prioritas penggunaan DBHCHT untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, bidang penegakan hukum 10 persen dan bidang kesehatan sebesar 40 persen.
"Kita berharap ke depannya, kami akan memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan, agar sebagian bisa diserap untuk sektor pertanian. Apakah 20 persen atau 25 persen. Sehingga petani yang menanam tembakau merasakan manfaatnya," ujar Wahyu usai rapat dengar pendapat dengan Pemprov NTB di Mataram, Kamis (12/1/2023).
1. DBHCHT supaya bisa dialokasikan untuk subsidi pupuk bagi petani tembakau
Pemerintah mulai uji coba atau soft launching digitalisasi penebusan pupuk subsidi di Provinsi Bali. (Dok. Pupuk Indonesia)Dengan alokasi anggaran DBHCHT sebesar 20 sampai 25 persen, diharapkan dapat digunakan untuk memberikan subsidi pupuk bagi petani tembakau. Kemudian pembangunan infrastruktur daerah pertanian dan lainnya.
"Nanti kami ada raker (rapat kerja) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian juga. Pada saat mengambil keputusan, pasti itu juga menjadi usulan kami," terang Wahyu.
Baca Juga: Sungai Tercemar Mikroplastik, Wagub: Produsen Sampah Tanggung Jawab!
2. Permasalahan NTB sama dengan daerah lain penghasil tembakau
Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)Wahyu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi NTB sebagai penghasil tembakau virginia SMA dengan daerah lainnya kaitan dengan penggunaan DBHCHT. Dimana, penggunaan DBHCHT mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Tidak ada Pemda yang berani mengalokasikan DBHCHT selain formula yang ditetapkan berdasarkan PMK. Dari sisi penyerapan anggaran DBHCHT, Wahyu menyebut cukup bagus di NTB. Sisa lebih penggunaan anggaran (DBHCHT) lebih kecil dibandingkan daerah lainnya.
"Kudus itu sampai Rp300 miliar silpanya. Kalau NTB sekitar Rp30 miliar. Kalau itu tak terserap maka tidak ada kegiatan, tidak menciptakan lapangan kerja baru," tandasnya.
3. Alokasi DBHCHT untuk NTB
ilustrasi uang tunai baru (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)Adapun alokasi DBHCHT Provinsi NTB sejak 2019-2023 mencapai ratusan miliar setiap tahun. Pada tahun 2019, provinsi NTB mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp295,658 miliar, pada tahun 2020 naik menjadi Rp342,916 miliar.
Kemudian pada tahun 2021 turun menjadi Rp318,717 miliar, dan tahun 2022 naik menjadi Rp341,186 miliar. Sedangkan pada 2023 naik cukup signifikan menjadi Rp473,602 miliar.
Baca Juga: Jalur Eks Bandara - Monumen Tembolak Bakal Dijadikan Pusat Kuliner NTB
