Meritokrasi ala Gubernur NTB, Dokter Diangkat Jadi Kepala Bapenda

09 Jan 2026, 18:34 WIB

Kepala Bapenda NTB dr. Lalu Herman Mahaputra. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan mutasi belasan pejabat eselon II atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pada Jumat (9/1/2026). Salah satu pejabat yang dimutasi adalah Direktur RSUD NTB dr. Lalu Herman Mahaputra menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB.

Pengangkatan seorang dokter menjadi kepala Bapenda NTB menjadi sorotan. Sejak awal menjabat, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah menggaungkan meritokrasi birokrasi di jajaran Pemprov NTB.

Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik menjelaskan alasan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengangkat pria yang akrab disapa Dokter Jack itu sebagai kepala Bapenda NTB.

"Ini sudah dilakukan pendalaman juga. Pimpinan (Gubernur NTB) sudah melakukan wawancara mendalam," kata Khalik dikonfirmasi usai pelantikan pejabat eselon II dan III lingkup Pemprov NTB, Jumat (9/1/2026) sore.

1. Dokter Jack dinilai punya pengalaman sebagai pelaku bisnis

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Khalik menjelaskan dalam kepemimpinan modern sekarang ini, tidak mesti seorang pejabat satu alur dengan pendidikannya. Dia menyebut, Dokter Jack punya pengalaman sebagai pelaku bisnis.

Dimana, pelaku bisnis punya kemampuan dalam tata kelola dan manajerial dalam mencapai kinerja pada hasil. Dengan pengangkatan Dokter Jack sebagai Kepala Bapenda NTB, diharapkan proses tata kelola berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Nah, Dokter Jack dengan kepemimpinannya yang terbuka, sedikit "jenggo" ini bisa diharapkan melakukan perubahan mendasar pada persoalan yang ada di Bapenda dan itu sudah dilakukan pendalaman dengan wawancara langsung antara pak gubernur dengan Dokter Jack," kata dia.

2. Dokter Jack: saya jago cari uang

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik, Jumat (9/1/2026) sore. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Terpisah, Kepala Bapenda NTB dr. Lalu Herman Mahaputra mengatakan sesuai arahan Gubernur, dia diminta untuk meningkatkan PAD. Dia mengaku punya pengalaman sebagai Direktur RSUD NTB dalam meningkatkan PAD.

"Sesuai arahan pak gubernur, jadi PAD harus digas. Saya kan jago cari uang. Saat jadi dokter (Direktur RSUD NTB) saja bisa cari uang, apalagi yang lain. Lihat saja sendiri bagaimana pendapatan kita sekarang di RSUD NTB dari Rp12 miliar bisa jadi Rp50 miliar per bulan," kata dia.

3. Cegah kebocoran PAD

Mutasi pejabat eselon II dan III lingkup Pemprov NTB, Jumat (9/1/2026) sore. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dokter Jack mengatakan dia akan melakukan mitigasi terkait potensi PAD yang dapat ditingkatkan. Begitu juga untuk mencegah kebocoran PAD. Dia menjelaskan telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan PAD NTB ke depannya.

Untuk mencegah kebocoran penerimaan pendapatan daerah, dia akan menerapkan sistem pembayaran nontunai. "Kita buat command centre sehingga semua bisa kita pantau," terangnya.

Pada APBD NTB 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp5,64 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,042 triliun, pajak daerah Rp1,85 triliun, retribusi daerah Rp1,025 triliun. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp96,2 miliar, lain-lain PAD yang sah Rp65,19 miliar.

Selanjutnya, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,48 triliun, pendapatan transfer antar daerah Rp1,8 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp114 miliar, pendapatan hibah Rp2,29 miliar dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp109,9 miliar.

Sementara, belanja daerah pada APBD NTB 2026 direncanakan sebesar Rp5,75 triliun. Sehingga total defisit anggaran pada APBD 2026 sebesar Rp111,2 miliar. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp234 miliar dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp234 miliar.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp122,7 miliar. Kemudian pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp122,7 miliar. Jumlah pembiayaan netto Rp111,2 miliar.