Lombok Utara, Wisata Dunia dengan Kemiskinan Tertinggi di NTB
Mataram, IDN Times - Kabupaten Lombok Utara masih menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data BPS, persentase kemiskinan di Lombok Utara sebesar 27,04 persen pada Maret 2021, jauh di atas rata-rata persentase kemiskinan NTB, sebesar 14,14 persen pada periode yang sama.
Lombok Utara merupakan daerah yang terkenal sebagai destinasi wisata dunia. Tiga pulau kecil yang berada di Lombok Utara yaitu, Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air menjadi tujuan wisatawan baik domestik dan mancanegara. Selain itu, Lombok Utara juga menjadi salah satu pintu masuk untuk mendaki Gunung Rinjani, yaitu melalui Senaru.
Pengentasan kemiskinan bukan saja menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar Pemda Lombok Utara, tetapi juga Pemprov NTB. Pasalnya, NTB masuk 10 besar provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia.
1. Pemda perlu membuat Nesparda
Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemda kabupaten/kota perlu membuat Neraca Statistik Pariwisata Daerah (Nesparda) sebagai acuan dalam mengambil kebijakan yang lebih terarah untuk pengentasan kemiskinan di Lombok Utara. Dari Nesparda, akan diketahui komposisi masyarakat lokal yang terserap dan terlibat dalam sektor pariwisata.
"Dari data terpadu yang dibuat antara Pemda dan BPS terkait Nesparda, akan ketemu jawaban seperti itu. Komposisi tenaga kerja pelaku pariwisata dari mana? Apakah dominan orang lokal atau dari luar Lombok Utara. Kalau dominan dari luar, patut diduga rembesan pariwisata belum dinikmati langsung masyarakat di sana," kata Gita dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (15/10/2022).
Sekda NTB ini menyatakan pentingnya dibuat Nesparda untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat lokal di Lombok Utara yang terlibat langsung dalam pusaran kegiatan sektor pariwisata. Sehingga, menurutnya hal ini perlu dikaji oleh Pemda KLU bersama BPS.
"Kalau memang masih sedikit masyarakat yang terserap di sektor pariwisata maka menjadi tugas pemerintah setempat bagaimana membekali masyarakatnya agar memiliki keterampilan dan familiar dengan pariwisata yang mereka miliki. Itu sebagai sumber penghidupan langsung," kata Gita.
Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB ini, menambahkan akan banyak informasi yang diperoleh dengan membuat Nesparda. Dari informasi-informasi itu kemudian dirumuskan menjadi kebijakan daerah. Sehingga, Nesparda juga perlu dibuat oleh semua daerah di NTB yang mengandalkan sektor pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Data Nesparda itu sebuah potensi yang bila kita manfaatkan sangat membantu proses pembangunan menjadi terarah seperti pengentasan kemiskinan," ucapnya.