BPKP Telusuri Potensi Kerugian dari Pengadaan Alat Poltekkes Mataram
Poltekker Kemenkes Mataram (Sumber: Poltekkes Kemenkes Mataram)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Tengah, IDN Times - Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat menelusuri potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Mataram.
Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP NTB Tukirin di Mataram, Kamis, mengatakan tim audit menelusuri potensi kerugian dengan meminta klarifikasi secara berantai kepada para pihak yang terlibat.
"Karena untuk melihat potensi kerugian itu maka kita lakukan klarifikasi dan ini (permintaan klarifikasi) masih berjalan," kata Tukirin seperti dikutip dari Antara, Kamis (12/5/2022).
1. Cek kondisi sarana belajar mengajar
Alat-alat kesehatan yang digunakan untuk perawatan pasien. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Meskipun enggan menyebutkan siapa saja yang masuk dalam daftar klarifikasi berantai tersebut, Tukirin memastikan bahwa pihaknya juga sudah mengecek kondisi sarana belajar mengajar tersebut.
Hasil sementara, tim audit menemukan banyak jenis ABBM di Poltekkes Mataram yang tercatat dalam proyek pengadaan Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2017.
"Banyaklah, tidak bisa disebutkan. Tunggu hasil audit saja, biar nanti dari penyidik kepolisian yang sampaikan," ucapnya.
Baca Juga: Buntut Kasus Korupsi ICU, Mantan Direktur RSUD Lombok Utara Ditahan
2. Pembelian dari e-katalog
Ilustrasi Belanja E-commerce (IDN Times/Arief Rahmat)Pembelian item barang ABBM dilakukan melalui e-Katalog. Namun ada juga secara langsung melalui sistem tender dan dimenangkan oleh tujuh penyedia item alat dan 11 distributor.
Salah satu item yang dibeli adalah boneka manekin. Alat tersebut digunakan untuk menunjang praktik di jurusan keperawatan, kebidanan, gizi, dan analis kesehatan.
3. Anggaran Rp19 miliar
Ilustrasi uang tunai baru (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)Anggaran pengadaan ABBM tersebut bersumber dari ABPN. Khusus di NTB awalnya total anggaran mencapai Rp 27 miliar. Namun setelah direvisi anggarannya berubah menjadi Rp 19 miliar.
Sejumlah alat yang diadakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun alat yang diadakan tidak sesuai dengan kurikulum. Akibatnya alat tersebut tidak dapat digunakan.
Baca Juga: Ratusan Sapi di Lombok Tengah Positif Terserang Virus PMK