2. Wakil Wali Kota Bima dipenjara karena membangun darmaga tanpa izin

Foto jembatan kayu dan rimbunan pohon manggrove di Pantai Bonto yang dibangun Wakil Wali Kota Bima, Fery Sofian(IDN Times/Juliadin)

Kasus hukum juga menyeret Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofian. Orang nomor dua di pemerintahan Kota Bima itu tersandung pelanggaran izin lingkungan membangun dermaga pribadi di atas tanah milik negara di kawasan mangrove, Pantai Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota.

Kasus ini bergulir di kejaksaan terhitung sejak dilaporkan pada Juni 2020. Saat itu, Wakil Wali Kota Bima juga dilaporkan terkait dengan pembabatan lahan mangrove dan penimbunan sepanjang 3 meter dari bibir pantai.

Dari tindakan itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kegiatan tanpa mengantongi izin lingkungan. 

Feri Sofian divonis Hakim Kasasi (MA) Mahkamah Agung selama 6 bulan penjara. Kemudian denda Rp1 miliar subsider 1 bulan kurungan terkait dengan perkara proyek pembangunan dermaga tanpa izin.

3. Wali Kota Bima jadi tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa

Foto situasi di dalam Kantor Wali Kota Bima saat penggeledahan berlangsung (IDN Times/Juliadin)

Kasus terbaru yaitu i  dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi yang menyeret nama Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi. Dalam kasus ini, duta partai Golkar Kota Bima itu bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Status hukum ini diketahui setelah surat panggilan KPK terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beredar di media sosial. Dalam surat itu, KPK memangil Kadis mantan PUPR untuk kepentingan penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan tersangka, Muhammad Lutfi.

Untuk mengungkap aliran dugaan korupsi ini, KPK bahkan terjun langsung di Kota Bima. Mereka mencari barang bukti dokumen dengan menggeledah sejumlah tempat, seperti ruang kerja Wali Kota Bima, Sekretaris Daerah (Sekda) dan ruangan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Tidak hanya itu, KPK juga geledah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kemudian kediaman Wali Kota, perusahaan mebel milik ipar dari istri serta perusahaan air minum milik mertua di Kecamatan Asakota. Termasuk, rumah eks Kabag PBJ, serta rumah Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima.

Dari hasil penggeledahan sejumlah tempat tersebut, KPK menyita beberapa dokumen penting sebagai indikator korupsi. Tiga di antaranya dokumen dan catatan keuangan hingga beberapa unit alat elektronik.

4. Tiga kasus dugaan korupsi masih berjalan

Foto Kantor Kejari Bima (IDN Times/Juliadin)

Kasus selanjutnya, yaitu dugaan korupsi yang tengah bergulir dalam tahap penyelidikan masih terhitung tiga kasus. Pertama, kasus pemotongan fee 10 persen penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam tiga tahun terakhir di lingkup Dinas Pertanian Kota Bima.

Pada kasus ini, telah dilakukan pemanggilan terhadap empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mantan Kepala Dinas inisial SU. Hingga saat ini, penyidik Kejari Bima masih terus mendalami dugaan korupsi penarikan SPPD tersebut. Penarikan fee SPPD ini diduga dilakukan oleh mereka dari tahun 2020 hingga pada tahun 2022 lalu.

Kemudian kasus dugaan korupsi yang masih ditangani saat ini juga di lingkup lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima. Dalam rumah wakil rakyat itu, ada dugaan korupsi pengadaan baju dewan senilai Rp200 juta dari hasil audit Inspektorat Kota Bima.

Selanjutnya, dugaan korupsi pembayaran honor fiktif di lingkup kantor Litbang dan Beppeda Kota Bima senilai miliaran rupiah. Pada kasus ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Muhtar Landa dan sejumlah pejabat diperiksa Satreskrim Polres Bima Kota.

Baca Juga: Pro Kontra Pacuan Kuda di Bima, LPA Tolak dan Polisi Tak Berikan Izin