Hingga Oktober, Belanja Negara di NTB Mencapai Rp20,3 Triliun
Mataram, IDN Times - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi belanja negara telah mencapai Rp20,3 triliun lebih. Terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,7 triliun lebih atau 69,66 persen dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp13,6 triliun atau 86,66 persen.
"Realisasi BPP mengalami penurunan sebesar Rp319,39 miliar dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama," ungkap Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTB, Sudarmanto di Mataram, Jumat (25/11/2022).
1. Belanja pegawai mencapai Rp2,5 triliun
Sudarmanto menjelaskan realisasi BPP terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp2,5 triliun lebih, belanja barang sebesar Rp,16 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp2,01 triliun lebih, dan belanja bansos sebesar Rp13,58 miliar. Penurunan realisasi BPP dipengaruhi oleh penurunan realisasi pada belanja modal.
"Hal ini disebabkan oleh masih adanya pagu blokir yang belum dibuka, pelaksanaan pembayaran termin baru dilakukan di bulan Oktober karena adanya reorganisasi satker dan adanya paket pekerjaan yang menunggu NOL dari Word Bank," terangnya.
Meskipun mengalami penurunan, namun realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan sosial mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama. Penyerapan realisasi belanja barang semakin membaik seiring dengan meningkatkan aktivitas dan mobilitas masyarakat karena membaiknya kondisi pandemik Covid-19.
"Peningkatan realisasi belanja pegawai dipengaruhi oleh adanya pengaruh pembayaran gaji non PNS. Sedangkan peningkatan realisasi Belanja Sosial masih berasal dari pembayaran beasiswa bidik misi, KIP pada satker UIN dan IAHN Gde Pudja dan bansos pada Balai Rehab Sosial Anak Paramita," jelasnya.