Hingga Oktober, Belanja Negara di NTB Mencapai Rp20,3 Triliun

Sudarmanto menjelaskan realisasi BPP terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp2,5 triliun lebih, belanja barang sebesar Rp,16 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp2,01 triliun lebih, dan belanja bansos sebesar Rp13,58 miliar. Penurunan realisasi BPP dipengaruhi oleh penurunan realisasi pada belanja modal.

"Hal ini disebabkan oleh masih adanya pagu blokir yang belum dibuka, pelaksanaan pembayaran termin baru dilakukan di bulan Oktober karena adanya reorganisasi satker dan adanya paket pekerjaan yang menunggu NOL dari Word Bank," terangnya.

Meskipun mengalami penurunan, namun realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan sosial mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama. Penyerapan realisasi belanja barang semakin membaik seiring dengan meningkatkan aktivitas dan mobilitas masyarakat karena membaiknya kondisi pandemik Covid-19.

"Peningkatan realisasi belanja pegawai dipengaruhi oleh adanya pengaruh pembayaran gaji non PNS. Sedangkan peningkatan realisasi Belanja Sosial masih berasal dari pembayaran beasiswa bidik misi, KIP pada satker UIN dan IAHN Gde Pudja dan bansos pada Balai Rehab Sosial Anak Paramita," jelasnya.

Dari sisi pendapatan, kata Sudarmanto, realisasi sampai bulan Oktober 2022 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan mencapai sebesar Rp4,39 triliun lebih. Realisasi pendapatan di wilayah NTB mengalami kenaikan sebesar Rp948,01 miliar dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama.

Kenaikan tersebut disumbang oleh kenaikan PPh, PPN, PBB, Cukai, Bea Keluar/Pungutan Ekspor dan kenaikan PNBP. Berdasarkan data sampai dengan 31 Oktober 2022, penerimaan PPh di wilayah NTB sebesar Rp1,55 miliar, PPN sebesar Rp880,06 miliar, PBB sebesar Rp116,60 miliar dan pajak lainnya sebesar Rp62,79 miliar.

Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp90,00 miliar, Bea Keluar sebesar Rp1,1 triliun lebihdan penerimaan Cukai sebesar Rp15,16 miliar. Untuk penerimaan PNBP sebesar Rp555,18 miliar yang didominasi oleh pendapatan BLU sebesar Rp301,31 miliar dan PNBP lainnya sebesar Rp253,87 miliar.

Sudarmanto juga menjelaskan perkembangan kinerja penyaluran TKDD sampai dengan akhir Oktober 2022. Penyaluran DAK Fisik terealisasi sebesar Rp1,58 triliun atau 70 persen dari pagu. Kinerja penyaluran DAK Fisik sebesar 70 persen tersebut lebih tinggi dari lebih tinggi dibanding periode yang sama di tahun 2021 yaitu sebesar 64,72 persen, juga lebih tinggi dari kinerja rata–rata nasional 64,36 persen.

Dikatakan, kinerja penyaluran DAK Fisik Provinsi NTB sampai dengan 31 Oktober 2022 2022 berada pada peringkat 2 nasional. Semua Bidang Sub Bidang yang penyalurannya bertahap, telah terealisasi tahap I dan II untuk semua Pemda. Sedangkan penyaluran tahap III beberapa Sub Bidang telah terealisasi pada 9 Pemda, hanya terdapat 2 Pemda yang belum ada realisasi yaitu Pemda Provinsi NTB dan Kota Mataram.

Kedua Pemda tersebut masih dalam proses pemenuhan laporan realisasi penyerapan dana paling sedikit 90 persen, capaian output paling sedikit 70 persen dan dokumen persyaratan penyaluran tahap III masih dalam reviu APIP. Pemenuhan dokumen persyaratan BAST terkait penyaluran DAK Fisik Sekaligus atas Rekomendasi kementerian/lembaga teknis dan dokumen persyaratan Tahap III diharapkan segera diajukan dan paling lambat 15 Desember 2022.

Sementara realisasi DAK Non Fisik berupa bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional madrasah di Provinsi NTB sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp1,12 triliun lebih atau 96,56 persen dari pagu. Kinerja penyaluran DAK Non Fisik sebesar 96,56 persen tersebut lebih rendah dari kinerja tahun lalu yaitu sebesar 97,61bpersen namun lebih tinggi dari kinerja rata–rata nasional sebesar 94,29 persen.

Penyaluran BOS - BOP PAUD - Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1,12 triliun lebih untuk 3.030.724 siswa. Dengan rincian penyaluran BOS Rp984,29 miliar untuk 2.623.387 siswa, BOP PAUD Rp117,94 miliar untuk 382.856 siswa dan BOP Pendidikan Kesetaraan Rp22,22 miliar untuk 24.481 siswa.