Dua Santri Korban Pembakaran Dapat Bantuan Rp500 Ribu per Bulan

Untuk biaya pengobatan korban, pihaknya sedang menunggu arahan dari pemerintah pusat. Karena berdasarkan undang-undang, biaya pengobatan untuk korban tindak pidana merupakan kewajiban negara.

Biaya pengobatan korban awalnya sempat dibiayai BPJS Kesehatan, namun sempat terhenti dan dibiayai sendiri oleh keluarga korban. Kemudian biaya pengobatan korban dari sejumlah pihak.

"Menurut undang-undang bahwa untuk tindak pidana itu memang ada kewajiban negara untuk membiayai. Itu saja, tinggal sekarang caranya saja," jelas Masyhuri.

Masyhuri menjelaskan soal keterlambatan penanganan kasus dugaan pembakaran santri tersebut. Dia mengungkapkan Dinsos PPA NTB baru mengetahui kejadian yang menimpa korban pada 7 Juni 2026.

Kemudian pada 8 Juni, Dinsos PPA NTB menurunkan tim melihat kondisi kedua korban di rumahnya. Sementara, kejadian dugaan pembakaran itu terjadi pada 13 Desember 2026.

"Jadi kami tahu itu di awal bulan Juni, kalau nggak salah saya dapat info tanggal 7 Juni. Tanggal 8 Juni, sudah saya turunkan tim ke rumahnya para korban," kata dia.

Masyhuri juga menegaskan pihaknya tidak lalai dengan kondisi korban. Dia mengatakan sudah banyak tindakan yang diberikan kepada korban yang dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Lombok Tengah dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram.

Dia menambahkan bahwa Dinas Sosial Lombok Tengah juga mengirimkan psikolog untuk membantu pemulihan trauma para korban. "Saya koordinasikan dengan Ketua LPA, beliau juga sudah turun tangan dengan membawa anak ini berobat, mendampingi pengobatannya, dan mendampingi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain," tandas Masyhuri.