Diduga Menipu, Koperasi Serba Usaha Rinjani Dilaporkan ke Polisi

Gita menjelaskan Pemprov NTB mengambil jalur hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Serta bagian dari upaya penegakan hukum. Sehingga tidak terjebak dengan janji atau bantuan yang bukan dari pemerintah.

“Ini adalah bagian dari edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak dengan bantuan-bantuan yang menggiurkan serta bagaimana kita bersama-sama menegakkan hukum. Sehingga tidak bisa berbagai pihak bertindak sendiri dan semau-maunya,” tambah Gita.

Sebelumnya, KSU Rinjani melaporkan Pemprov NTB, Dinas Koperasi dan UKM NTB, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Bank BRI dan Bank Mandiri ke polisi. Laporan itu berupa dugaan bahwa dana PEN yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemprov NTB tidak disalurkan kepada anggota koperasi KSU Rinjani berupa Program Bantuan Peternak Tiga Ekor Sapi 2021.

Gita menuturkan bahwa permasalahan dana PEN yang diadukan KSU Rinjani sudah berlangsung lama. Sebagai itikad baik, Pemprov NTB juga telah mencoba untuk memfasilitasi penelusuran dana tersebut kepada pihak-pihak terkait namun hasilnya nihil.

“Permasalahan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak bulan November 2021, dan pemerintah provinsi juga telah melakukan fasilitasi penelusuran dana tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah dan beberapa bank yang ditunjuk sebagai penyalur namun hasilnya nihil,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Ruslan Abdul Gani menyebutkan tiga tuntutan yang dilayangkan Pemprov NTB terhadap KSU Rinjani. Tuntutan-tuntutan tersebut adalah pencemaran nama baik, penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan.

“Kami sudah ke Polda untuk melakukan pelaporan terhadap KSU Rinjani atas tiga tuntutan, yaitu pencemaran nama baik, penipuan serta perbuatan tidak menyenangkan. InsyaAllah semuanya akan diselesaikan besok,” kata Ruslan.