Mataram, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menanggapi sorotan Komisi I DPRD Provinsi NTB tentang anggaran rumah tangga Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretariat Daerah (Setda) yang mencapai Rp10 miliar pada tahun 2021.
Termasuk mengenai anggaran penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang menembus Rp420 juta. Menurut dewan, itu merupakan jumlah yang besar.
Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi menjelaskan anggaran rumah tangga sebesar Rp10 miliar itu bukan hanya untuk konsumsi Gubernur, Wakil Gubernur dan Setda NTB. Tetapi anggaran sebesar itu dipergunakan untuk menjamu para tamu yang datang ke NTB.
"Kita adalah daerah tujuan wisata. Tamu kita banyak datang dari luar daerah. Teman-teman organisasi, tiba-tiba mengadakan seminar nasional. Mohon bantuan gubernur untuk konsumsi. Untuk jamuan itu tidak gratis. Tetapi dari sanalah anggarannya," jelas Gita dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Sabtu (14/5/2022).
Begitu juga terkait dengan anggaran pengadaan baju dinas dan atribut lainnya yang mencapai Rp420 juta. Gita mengatakan banyak kebutuhan baju dinas, pakaian adat dan pakaian olahraga untuk kepala daerah.
Ia menyebut dalam pengadaan baju dinas dan atribut kepala daerah lainnya tetap mengacu pada aturan dan standar yang ada. "Pak Gubernur harus banyak pakaian adat Sumbawa, Dompu, Bima dan Sasak. Ada koleksi pakaian daerah, pakaian dinas, pakaian olahraga. Ada standar dan kualitasnya," jelas Sekda.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB ini menyebut anggaran rumah tangga kepala daerah yang mencapai Rp10 miliar, juga berperan dalam membangkitkan UMKM lokal. Dikatakan, makanan yang disiapkan untuk konsumsi para tamu Gubernur,Wagub dan Setda berasal dari UMKM lokal.
Menurutnya, jamuan kepada para tamu yang datang dari luar daerah cukup penting agar memberikan kesan yang positif bagi NTB.
"Jadi anggaran sebesar itu bukan hanya makan minimnya gubernur, tetapi jamuan-jamuan bagi tamu yang datang ke NTB. Tapi itu menghidupkan catering, UMKM lokal juga," ucap Gita.
Sebelumnya, Komisi I DPRD NTB menyoroti kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar lebih di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat dampak pandemik Covid-19.
Anggota Komisi I DPRD NTB Najamuddin Mustafa mengaku terkejut melihat nilai anggaran yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar lebih tersebut. Menurutnya itu jumlah yang cukup banyak.
Komisi I DPRD NTB sudah menanyakan mengenai anggaran tersebut pada rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2021, bersama Biro Umum Setda NTB. Dalam rapat pada Rabu (11/5), semua anggota Komisi I kaget terkait anggaran kebutuhan rumah tangga tersebut.
Adapun rincian item anggaran rumah tangga kepala daerah tersebut mulai dari fasilitas kunjungan tamu Rp1.000.937.300, penyediaan kebutuhan rumah tangga gubernur sebesar Rp4.314.974.577, kemudian penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil gubernur Rp2.435.953.646, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah mencapai Rp2.017.189.249.